atau cari berdasarkan hari
PDIP akan mendorong haluan negara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-47 pada 10-12 Januari 2020.
Bagi PDIP, amendemen UUD 1945 sifatnya terbatas hanya berkaitan dengan haluan negara dan tidak ada agenda lain di luar itu.
"Mari kedepankan budi pekerti, keadaban publik, dan jiwai prinsip ketuhanan dengan sepenuh hati," ujar Hasto.
Penilaian Gibran Jokowi terhadap PDIP akhirnya berubah setelah dia berbicara dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto Kristiyanto, sindirannya merupakan tanggapan terhadap pertemuan antara NasDem dan PKS.
PDIP setuju jika Pilkada langsung dievaluasi. Partai ini ingin kembali ke musyawarah mufakat.
PDIP menyindir langkah NasDem yang safari ke sejumlah partai di luar koalisi pendukung Jokowi.
Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Rivan Lee Ananda menilai Presiden Jokowi tidak memahami HAM.
Ia meminta masyarakat untuk mendoakan Jokowi - Ma'ruf Amin yang sedang menyusun Kabinet Kerja Jilid II.
Hasto mengatakan jangan sampai ada menteri Jokowi yang sengaja mencari panggung untuk 2024.
Hasto mengatakan PDIP paling banyak mendapat menteri di kabinet Jokowi.
Sekjen PDIP mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi paling lambat mengumumkan kabinet pada Rabu pekan depan.
Hasto tak menjelaskan siapa menteri itu. Yang jelas, kini ada Gerindra dan Demokrat dari luar koalisi yang tengah merapat ke koalisi pemerintah.
Hasto Kristiyanto mengatakan punya banyak tugas yang harus dijalankan di PDIP.
Kendati Jokowi memiliki hak prerogatif, ujar Hasto, setiap partai tentu juga memiliki target-target politik di dalam menempatkan orang di kabinet.
Hasto Kristiyanto menjanjikan mengecek para kader PDIP itu untuk memastikan mereka menyampaikan LHKPN kepada KPU.
Dalam beberapa bulan terakhir, Habib Sholeh bergabung dengan PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Jokowi dan Megawati sudah bertemu membahas kabinet.
Hasto mengatakan PDIP akan tetap ngotot mengegolkan amandemen terbatas UUD 1945 sehingga memunculkan lagi GBHN.
Dalam struktur baru DPP PDIP, ada sejumlah bidang yang diperluas dan berganti nama menyesuaikan struktur kabinet Jokowi di periode mendatang.
