atau cari berdasarkan hari
Pemerasan ini tak bisa dilepaskan dari kebijakan baru pimpinan KPK era Firli Bahuri mengenai pengumuman tersangka. Membuka peluang negosiasi.
Pimpinan Polri menjadikan penilaian ICW sebagai masukan untuk bekerja lebih baik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
KPK menganggap Indonesia Corruption menggunakan data yang salah saat memberi ponten E untuk kinerja lembaganya selama tahun 2020
ICW mencatat sepanjang 2020, Polri menerima 107 aduan dugaan penyelewengan bantuan sosial atau bansos Covid-19.
ICW memberikan nilai E atau sangat buruk untuk penindakan kasus korupsi di Indonesia.
Kebocoran informasi juga merupakan dampak buruk dari UU KPK yang baru. Penggeledahan mesti melalui izin Dewan Pengawas.
ICW menyatakan kebocoran informasi rencana penggeledahan oleh KPK di kasus suap pajak bukan yang pertama terjadi.
ICW menilai keputusan KPK menghentikan penyidikan (SP3) di kasus BLBI terlalu dini dan terkesan ingin melindungi kepentingan pelaku.
Berita soal keluarnya Razman Nasution dan kritik ICW untuk KPK yang menerbitkan SP3 SKL BLBI untuk tersangka Sjamsul Nursalim ramai diperbincangkan.
Peneliti ICW menilai putusan bebas MA terhadap Syafruddin di perkara BLBI diwarnai kontroversi.
KPK mestinya meminta keterangan Sjamsul Nursalim untuk melihat kemungkinan meneruskan penanganan perkara BLBI.
"ICW mendesak agar jajaran Pimpinan KPK (Firli Cs) menghentikan gimik kontroversial dan fokus pemberantasan korupsi," kata Kurnia.
Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil politikus PDIP Herman Hery di kasus Bansos Covid-19
Pengaduan yang masuk akan menjadi dasar bagi koalisi melakukan upaya hukum guna menuntut pemulihan kerugian masyarakat di kasus bansos Covid-19.
Koalisi masyarakat sipil antikorupsi yakni ICW, LBH Jakarta, KontraS, YLBHI, serta Change.org membuka pos pengaduan korban korupsi bansos..
KPK berencana untuk memaparkan rekomendasinya ihwal pencabutan limbah batu bara kepada publik.
Hakim memvonis Nurhadi dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. ICW anggap pantas dipenjara seumur hidup.
ICW menemukan dugaan potensi kerugian negara sekitar Rp 170 miliar di pengadaan alat tes Covid-19.
Donal Fariz mengatakan keputusannya bukan sekadar membela Partai Demokrat, SBY, atau AHY, tapi juga demokrasi.
Pengacara dari kantor hukum Visi Integritas, Donal Fariz, menjelaskan alasannya bergabung dengan tim hukum Demokrat melawan kubu KLB.
Menurut ICW putusan terhadap eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi melukai rasa keadilan masyarakat.
ICW menilai Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo layak divonis penjara seumur hidup.
ICW mengkritik penanganan kasus suap pajak yang tidak transparan justru membuka celah bagi pihak-pihak yang terlibat kasus ini untuk melakukan lobi.
ICW mengkritik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atau SP3.
Nurdin Abdullah diduga menekan bawahannya agar perusahaan mudah mendapatkan AMDAL.
Kurnia mengatakan hilangnya nama Ihsan Yunus janggal, sebab dalam rekonstruksi penyidik KPK, nama Ihsan sudah muncul.
ICW melihat tidak ada urgensi memberikan vaksin Covid-19 kepada para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW mempertanyakan hilangnya nama politikus PDIP Ihsan Yunus dalam dakwaan korupsi bansos Covid-19.
ICW meminta KPK mendalami alasan Kemensos memberikan jutaan paket sembako pada korporasi tertentu di kasus bansos Covid-19.
Ada lima alasan Jaksa Pinangki dianggap layak divonis maksimal. Di antaranya melakukan tiga tindak pidana sekaligus.
LaporCovid-19 mencatat 75,6 persen atau 120 dari 160 tenaga kesehatan belum mendapatkan insentif.
Tama S. Langkun mengundurkan diri dari ICW, organisasi yang sudah ia tekuni selama 12 tahun. Ia akan bergabung dengan LPSK.
Aktivis antikorupsi, Tama Satrya Langkun, keluar dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia bergabung dengan LPSK sebagai tenaga ahli.
Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia turun menjadi 37 pada 2020 dari tahun sebelumnya 40.
Isu taliban dianggap serangan rutin kepada KPK tiap kali lembaga antirasuah itu sedang menangani perkara besar. Dianggap isu usang.
ICW menilai KPK terkesan enggan dan lambat dalam memproses politikus yang berasal dari salah satu partai politik.
Indonesia Corruption Watch mempertanyakan kembali munculnya isu taliban di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komjen Listyo Sigit diminta membongkar ulang penanganan perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.
Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan penegakan hukum kasus korupsi akan lebih mengedepankan pencegahan dan pemulihan kerugian negara.
ICW berharap Calon Kapolri Listyo Sigit dapat menjelaskan agenda pembenahan institusi Kepolisian terutama dalam aspek pemberantasan korupsi.
Kejaksaan Agung meminta seluruh pihak agar menunggu putusan majelis hakim terkait Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
ICW mengaku tak kaget dengan tuntutan hukuman yang diberikan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengingatkan bahwa suatu lembaga harus berjalan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat.
Ali mengatakan struktur baru KPK hanya menambah 7 jabatan baru.
ICW kembali mengkritik pelantikan 37 pejabat yang mengisi struktur baru KPK yang dilantik Firli Bahuri
ICW juga menyoroti komitmen Presiden Jokowi yang tidak menjadikan sektor hukum sebagai agenda prioritas pembenahan.
Nurul Ghufron menganggap Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat KPK berprestasi hanya saat menangkap koruptor saja.
"Selaku Menkopolhukam, tentu akan lebih baik jika Pak Mahfud MD berbicara menggunakan data," kata Krunia Ramadhana.
ICW mendesak Tri Rismaharini atau Risma mundur dari salah satu jabatannya, Menteri Sosial atau Wali Kota Surabaya.
ICW mempertanyakan alasan putusan Mahkamah Agung terhadap Fahmi Darmawansyah yang menyebut soal kedermawanan.
