atau cari berdasarkan hari
Yasonna Laoly Dikritik Karena Hadiri Konpers Tim Hukum PDIP Terkait Kasus Harun
ICW mengatakan bocornya sprinlidik membuktikan ada orang KPK yang dekat dengan PDIP.
Imigrasi menyebut Harun Masiku pergi ke Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan KPK.
Menurut ICW, kalau Hasto Kristiyanto diduga terlibat oleh KPK, PDIP harus memberikan data yang relevan kepada lembaga antirasuah itu.
Menurut ICW, Presiden Joko Widodo dan angggota DPR layak untuk disalahkan atas kondisi KPK saat ini.
ICW meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kooperatif jika dipanggil sebagai saksi dalam perkara Wahyu Setiawan.
ICW meminta KPK menggunakan pasal menghalangi penyidikan dalam perkara suap Wahyu Setiawan.
ICW menyebut izin dari Dewan Pengawas KPK berpotensi hambat penggeledahan DPP PDIP oleh KPK.
ICW mempertanyakan kehadiran Ketua KPK Firli Bahuri yang tak muncul di publik dalam kasus Wahyu Setiawan.
Menurut ICW, tindakan Gubernur Riau merupakan bentuk nepotisme yang dilarang oleh Undang-Undang penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN.
KPK sebelumnya telah membuka peran staf PDIP dalam kasus pemberian duit kepada komisioner KPU, Wahyu Setyawan.
ICW menduga Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sudah lama masuk radar KPK. Bukan di era Firli Cs.
Kata ICW, ucapan Jokowi yang ditindaklanjuti dengan telegram Polri semakin menunjukkan dia tak memiliki perspektif dalam pemberantasan korupsi.
ICW menilai Perpres nomor 91 Tahun 2019 menambah daftar panjang kesesatan pemerintah dalam mendukung kerja pemberantasan korupsi.
Pernyataan ICW yang keras terhadap pimpinan KPK baru menimbulkan ketegangan.Berikut catatan keras ICW kepada pimpinan KPK baru itu.
Jika suatu saat nanti ada sebuah undangan yang membawa KPK dan ICW berada dalam satu forum, maka ia pastikan pihaknya tidak bersedia ikut.
Meski demikian, ICW pesimistis Jokowi akan mengeluarkan perpu KPK.
ICW meminta Presiden Jokowi mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna karena banyak temuan sel mewah koruptor.
ICW meminta polisi menggali penyidikan lebih dalam dalam kasus penyerangan Novel Baswedan.
ICW mengatakan kini KPK diisi oleh lima pimpinan terburuk sepanjang sejarah lembaga antikorupsi ini.
ICW menyebut pada 2019 ini isu pemberantasan korupsi lumpuh.
Lilik mengatakan pencarian jubir baru tak perlu dipermasalahkan. Sebab, antara juru bicara dan Kepala Biro Humas KPK tak boleh dirangkap.
Celah konflik kepentingan ada, karena setelah Firli Bahuri selesai menjabat pimpinan KPK selama empat tahun ia bisa kembali lagi ke Kepolisian.
Febri Diansyah memulai karir di KPK di Direktorat Gratifikasi. Ia pernah berjanji akan menjadi juru bicara 24 jam.
ICW menilai KPK memasuki fase kehancuran.
ICW mengatakan salah satu pimpinan KPK diduga melanggar etik. Si pimpinan, kata dia, diduga sempat bertemu kepala daerah yang berperkara di KPK.
Lima alasan ICW menolak lima pimpinan baru KPK
Dari lima pimpinan KPK, Firli paling banyak mendapatkan sorotan. Jenderal polisi bintang tiga itu diduga pernah bertemu sejumlah saksi kasus.
Siapa pun nama yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Dewan Pengawas KPK, ICW berpendapat hal itu bagian dari pelemahan KPK,
Jokowi mengantongi nama-nama dewan pengawas. ICW menyebut Presiden hanya membual soal Perpu.
Peneliti ICW Tama S. Lankung mengatakan klarifikasi dari Mahfud dan Yasonna itu bisa jadi pertanda bahwa Jokowi memang salah ucap.
Dewan Pengawas KPK dianggap tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan.
ICW menilai isu besar pemberantasan korupsi saat ini bukan tentang pemberian hukuman mati.
"Kami harap MK akan membatalkan seluruh proses pembahasan, atau seluruh proses formil UU KPK baru," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
ICW mendukung dana Partai Politik ditambah. Asalkan parpol memperbaiki sistem.
ICW juga mempertanyakan komitmen anti-korupsi Presiden Jokowi jika menolak menerbitkan Perpu KPK.
ICW mewanti-wanti jangan sampai dana bantuan parpol dinaikkan tapi kelembagaan partai tak dibenahi secara utuh.
Kurnia mempertanyakan sikap Jokowi yang belum menerbitkan Perpu KPK. Padahal, menurut ICW, perpu itu penting untuk menganulir perubahan UU KPK.
ICW mengatakan tak kaget ketika Jokowi menerbitkan grasi untuk Annas Maamun.
Menurut ICW mengganti sistem pilkada menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur.
Membantah Tito Karnavian, ICW menyatakan penindakan cara memperbaiki sistem yang dirusak praktik korupsi. "Pencegahan terbaik itu adalah penindakan."
ICW menantang Mendagri Tito Karnavian membenahi sistem kepartai. Langkah ini dinilai lebih pas ketimbang mempersoalkan Pilkada langsung.
Kapolri Idham Azis diminta memastikan jajaran polisi patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Dalam pidatonya yang dikritik ICW itu Jokowi mengatakan penindakan kepala daerah tak bisa dilanjutkan secara terus menerus. "Enggak bisa seperti ini."
Dewi Tanjung menantang ICW membuktikan dirinya menyebarkan hoax dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
Koordinator Divisi Hukum ICW, Tama S Langkun mengatakan sedikitnya ada 15 pola korupsi dana desa.
ICW mengatakan ada 15 pola korupsi dana desa. Salah satunya dengan mencantumkan desa siluman.
ICW mencatat terdapat sedikitnya ada 15 pola korupsi dana desa. Di antaranya, proyek fiktif, double budget dan pinjaman fiktif.
Temuan anggaran janggal dalam plafon anggaran 2020 awalnya diungkap anggota Fraksi PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana.
ICW menilai bebasnya Sofyan Basir dalam kasu suap PLTU Riau-1 merupakan bentuk lain dari pelemahan KPK.
