Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua
Warga Papua yang diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakuka...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Warga Papua yang diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakuka...
Kekerasan di Tanah Papua, selalu berulang karena pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan d...
Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi k...
Peraturan Pemerintah itu juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Po...
Mabes TNI berencana menambah 22 Kodam menyesuaikan jumlah provinsi di Indonesia
Pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo melukai hati keluarga korban penghilangan paksa a...
Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan...
Sejumlah pihak menanggapi vonis bebas terhadap penggiat HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Apa ...
Ghufron menilai Prabowo Subianto tidak memiliki gagasan orisinal dalam menanggapi kasus pelanggaran ...
Koalisi Sipil mengecam intimidasi terhadap Ketua BEM UI sekaligus meminta aparat pertahanan dan kea...
Jokowi menyatakan data intelijen soal politik, keamanan, sosial dan lain sebagainya merupakan menu s...
PBHI menekankan pentingnya tindakan tegas dalam menghadapi pelanggaran hukum dan profesionalitas yan...
Imparsial mengkritik pernyataan Kababinkum di konferensi pers soal kasus Mayor Dedi Hasibuan yang me...
Sejumlah pihak turut respons aksi TNI geruduk Polisi di Medan oleh Mayor Dedi Hasibuan dan anggota T...
Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka dugaan penistaan agama dinilai bentuk kriminalisasi dan m...
Imparsial menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan konflik di Papua kecil dan tak usah dib...
Direktur Imparsial Gufran Mabruri menyebut revisi UU TNI merupakan upaya untuk melemahkan supremasi ...
Imparsial, menilai penambahan Kodam di semua provinsi menyiratkan ada kehendak untuk melanggengkan p...
Koalisi Masyarakat sipil menilai revisi UU TNI mengembalikan supremasi militer di atas sipil. Reform...
Kasus pelanggaran kebebasan beragama masih marak terjadi meskipun Jokowi telah mengingatkan kepada s...
Munir aktivis HAM dibunuh dengan racun arsenik saat perjalanannya ke Belanda 7 September 2004. Kini...
Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta menolak gugatan masyarakat sipil terhadap pengangkatan Mayor Jenderal...
Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai laporan adanya pembelian mortir oleh BIN harus dijawab oleh...
Imparsial mendesak Presiden Jokowi meninjau ulang keputusan mengangkat eks anggota Tim Mawar dalam j...
Rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerapkan pendekatan teritorial memunculkan wacana pen...
Imparsial mengapresiasi rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang ingin menyelesaikan konfli...
Imparsial menyambut baik rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengedepankan pendekatan yang ...
Imparsial menilai terlalu banyak masalah yang bisa ditimbulkan jika pemerintah melakukan perpanjanga...
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir masih segar di ingatan. Museum HAM Omah Munir pun hadir sebagai s...
Imparsial tak memiliki catatan negatif yang terverifikasi bahwa Andika Perkasa maupun Yudo pernah te...
Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Presiden Jokowi memilih calon panglima TNI dengan rekam je...
Imparsial menilai kekerasan yang melibatkan anggota TNI di era Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ...
Vonis hukuman mati pada era pascareformasi terdapat 197 vonis hukuman mati oleh pengadilan.
Direktur Imparsial Al Araf mengusulkan proses pergantian Kapolri tidak perlu persetujuan DPR untuk m...
Imparsial menilai pengadaan alutsista bekas, termasuk jet tempur, berbahaya dan mengancam nyawa praj...
LSM Imparsial mengkritik Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Berpotensi bertentangan de...
Imparsial menilai, sebelum memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, Jokowi harus memp...
Al Araf menilai keterlibatan WNI eks ISIS itu tak bisa diartikan bahwa mereka bergabung dalam sebuah...
Di satu sisi, Imparsial melihat pelaporan yang ditujukan kepada Sukmawati merupakan hak konstitusion...
TNI menilai anggota yang istrinya berkomentar tidak sopan kepada Wiranto itu melanggar UU nomor 25 ...
Imparsial mengkritik 4 pasal yang ada di dalam RUU pertahanan negara.
Imparsial mengkritik salah satu pasal di dalam RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan...
Perppu KPK, menurut Imparsial, harus membatalkan revisi UU KPK yang baru disahkan oleh DPR dan menge...
Koalisi masyarakat memaparkan bahaya RUU Keamanan Siber.
Wakil Ketua Imparsial, Gufron Mabruri melayangkan kritik keras terhadap penangkapan aktivis dan dose...
Wiranto dan Kivlan Zen disarankan untuk menjelaskan masalah kerusuhan Mei 1998 kepada Komnas HAM.
Imparsial mengusulkan ada divisi siber TNI untuk mengatasi jenderal tanpa jabatan.
Imparsial mengusulkan lima langkah bagi TNI dalam mengatasi polemik jenderal tanpa jabatan.
Direktur Imparsial, Al Araf mengingatkan bahwa TNI tidak boleh sembarangan memilih solusi jangka pen...
Menurut Imparsial restrukturisasi dan reorganisasi di tubuh TNI menguntungkan tentara namun bisa men...