atau cari berdasarkan hari
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164 Tahun 2019 terkait pembebasan bea masuk impor persenjataan
Soenarko sedang berkemas menjelang penagguhan penahanan.
Perbakin harus menunjukkan izin persetujuan Kapolri dan Kementerian Pertahanan ketika impor senjata api dan amunisinya.
Impor senjata dan amunisi untuk olahraga, harus mendapat persetujuan dari polisi dan rekomendasi dari Perbakin.
Perbakin mengajukan syarat untuk menakar ukuran amunisi produksi Pindad.
Amunisi senjata impor milik Polri digunakan hanya untuk melumpuhkan. Mabes TNI segera mengeluarkan rekomendasi terkait dengan senjata impor itu.
Sebelumnya, senjata api yang dipesan Polri tertahan di Bandara Soekarno-Hatta karena belum memiliki izin dari Bais TNI.
?Tim gabungan dari Markas Besar Polri dan BAIS TNI telah mengecek?senjata impor Polri.
Nasib senjata impor Polri masih belum jelas karena rapat koordinasi di kantor Menkopolhukam batal digelar lantaran Panglima TNI berhalangan hadir.
Moeldoko menyebut Indonesia memiliki ketentuan yang sangat ketat dalam hal pengiriman senjata.
Polri akan menjelaskan hasil pemeriksaan senjata Brimob oleh Bais TNI di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Ryamizard Ryacudu mengatakan impor ratusan senjata untuk Korps Brimob Polri sedang dalam pemeriksaan.
TB Hasanuddin mengataan pengadaan senjata seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan pada level Peraturan Menteri yang selama ini berlaku.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan impor senjata yang dilakukan Polri sudah sesuai dengan prosedur.
Komisi Hukum DPR tengah mengupayakan rapat gabungan dengan Komisi Pertahanan DPR serta TNI dan Polri membahas soal impor senjata.
Sebanyak 280 pucuk senjata yang dipesan Polri belum bisa keluar dari Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta karena belum mengantongi izin dari Bais TNI.
Center for Budget Analysis (CBA) menduga adanya pengaturan lelang dalam pengadaan senjata karena Mustika Dutamas menang dalam lima tahun terakhir.
Menteri Wiranto menggelar rapat bersama Kepala Polri dan Panglima TNI hari ini untuk menuntaskan polemik impor senjata.
PT Mustika Dutamas menjadi buah bibir lantaran tercatat sebagai importir dalam polemik impor senjata Brimob.
DPR akan meminta klarifikasi terkait dengan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengenai impor senjata ilegal dan senjata yang ditahan Bais TNI.
