atau cari berdasarkan hari
Pemprov DKI akan mengajukan banding usai kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal pembatalan lelang jalan berbayar elektronik.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan pemerintah akan tetap melaksanakan proses lelang sistem jalan berbayar elektronik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memutuskan langkah hukum atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan pembatalan proyek jalan berbayar.
Dinas Perhubungan DKI memastikan program ERP akan terus berjalan meski saat ini digugat di pengadilan.
Pengadilan mencabut surat pembatalan proses lelang sistem jalan berbayar elektronik atau Elektronic Road Pricing (ERP) oleh Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta menargetkan pemberlakuan ERP akan mulai dilakukan pada akhir tahun ini.
Sistem jalan berbayar atau ERP di Jakarta direncanakan akan berlaku di seluruh ruas jalan protokol .
Proyek ERP pernah diujicobakan di Jakarta, diantaranya di Jalan Medan Merdeka Barat selama 20 hari pada 2018.
Sistem ERP ditargetkan terealisasi pada triwulan keempat tahun 2020 di beberapa titik ruas jalan Jakarta.
Dinas Perhubungan DKI merencanakan jalan berbayar atau ERP bakal diterapkan di 25 ruas jalan yang sudah terkena pembatasan ganjil genap.
Sistem ERP ini pernah diujicobakan di Jalan Medan Merdeka Barat selama 20 hari pada 2018.
Pemerintah DKI Jakarta akan mengulang proses tender pengadaan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP dari awal.
BPTJ sebelumnya mendorong kota penyangga Jakarta segera menerapkan ERP sebagai implementasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018-2029.
Penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek.
Pemerintah Kota Bekasi berencana menerapkan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) pada tahun 2022 mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan DKI Jakarta akan mengkaji ulang seluruh dokumen electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar.
Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan merancang sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) dengan konsep berbeda.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan lelang proyek ERP masih menunggu fatwa dari Kejaksaan Agung.
Anies Baswedan minta fatwa dari Kejaksaan Agung soal kelanjutan tender ERP atau jalan berbayar yang semula ditargetkan beroperasi pada 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan ia tak menjadikan ERP sebagai proyek prioritas.
