atau cari berdasarkan hari
Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni memperkirakan ada enam dampak timbul akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Prediksi kebutuhan anggaran bantuan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp771 miliar lebih itu mengacu pada data hingga Oktober 2019.
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar berujar saat ini pelayanan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS)
Tanpa upaya pencegahan penyakit ke masyarakat, jumlah peserta JKN yang sakit akan terus bertambah dan BPJS akan terus mengalami defisit.
Tunggakan tersebut merupakan hasil dari mediasi selama sembilan bulan pertama 2019, terhadap 1.495 badan usaha yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bekerja sama untuk memberi bantuan hukum terkait JKN.
Temuan dari BPJS itu menunjukkan ada hal yang perlu dibenahi untuk mendorong kepatuhan peserta dengan sambil menekan tingkat kematian ibu dan anak.
Asuransi sosial BPJS Kesehatan telah digunakan oleh pesertanya sebanyak 277,9 juta kali hingga Agustus 2019.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil hingga pemerintah melontarkan kritik atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.
Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat langkah pemerintah membentuk beleid anyar akan sia-sia.
Kemenkes juga yakin usulan kenaikan premi BPJS Kesehatan yang disorongkan ke Presiden Jokowi, banyak masyarakat malah bersedia naik kelas.
"Dia mendaftar (BPJS Kesehatan) pada saat sakit dan setelah dapat layanan kesehatan dia berhenti tidak bayar premi lagi," kata Mardiasmo.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diterapkan untuk segmen peserta PBI terlebih dulu, yakni mulai September 2019.
BPJS Kesehatan memastikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelolanya akan naik pada awal 2020.
Kerja sama ini dilakukan mengingat adanya potensi fraud dalam tubuh BPJS Kesehatan.
Pemerintah serempak menolak usulan DPR membentuk pasus JKN. Apa sebabnya?
Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki beberapa "resep" untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berkelanjutan.
Masih banyak daerah yang belum maksimal mendukung terselenggaranya jaminan kesehatan nasional atau JKN.
BPJS Kesehatan menjajaki sinergi dengan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI.
BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 83,94 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS.
