atau cari berdasarkan hari
Anggota pansus hak angket Junimart Girsang dari PDIP menyatakan pansus berhak memanggil siapapun dalam rapat, tapi KPK tak izinkan Miryam hadir.
Mekanisme revisi akan melalui Badan Musyawarah dan Badan Legislatif DPR.
"Tunggu KPK bergerak dan menyimpulkan," kata Junimart Girsang.
Uang diambil dan diberikan dalam dua tahap.
Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang minta alasan logis perpanjangan masa jabatan Irjen Badrodin Haiti agar tak gaduh.
Anggota MKD belum memproses laporan pelanggaran kode etik Wakil Ketua MKD Junimart Girsang.
Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, dilaporkan seorang warga Sumatera Utara.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang mengatakan MKD akan menggelar konsinyering pada Rabu 15 Desember 2015.
Selain Setya Novanto, Mohammad Riza Chalid juga harus dimintai keterangannya oleh Sidang MKD.
MKD membatalkan kunjungan kerja ke Rusia pada 13-19 Desember mendatang.
Sembilasn anggota MKD memilih opsi melanjutkan persidangan, 8 anggota minta verifikasi dilanjutkan.
Politikus PDIP menghormati Kejaksaan Agung yang mengurusi ranah pelanggaran hukum dari skandal Freeport yang melibatkan politikus Golkar, Setya Novanto.
Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan menyebutkan keputusan harus diambil dengan cara musyawarah mufakat.
Anggota BKO di Mahkamah Kehormatan Dewan berusaha menganulir keputusan untuk menindaklanjuti kasus calo Freeport.
Ada yang mempersoalkan posisi hukum Sudirman Said saat melaporkan Setya Novanto.
Untuk mengetahui asli tidaknya rekaman, Mahkamah Kehormatan Dewan akan meminta Bareskrim Polri untuk melakukan validasi.
MKD meminta bantuan Mabes Polri untuk memverifikasi keaslian dari suara rekaman pencatut nama Jokowi yang diduga Setya Novanto.
Junimart menjelaskan pada laporan yang diterima MKD tidak disebutkan angka. Namun, pada laporan yang ditunjukkan Sudirman justru ada angkanya.
Sanksi yang pernah diberikan kepada Setya Novanto terkait dengan hadiah dari Donald Trump bisa menjadi pertimbangan bagi MKD untuk menjatuhkan sanksi.
MKD akan menggelar rapat tertutup untuk menindaklanjuti laporan soal politikus pencatut nama Presiden Jokowi.
