atau cari berdasarkan hari
KKP menyelesaikan proses penyidikan terhadap lima kapal asing ilegal yang ditangkap di Laut Natuna Utara awal Maret lalu.
Edhy Prabowo mengklaim Omnibus Law tidak akan merugikan nelayan kecil.
Total ada sebanyak 12 awak kapal asing berkewarganegaraan Myanmar ditangkap.
Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkap modus baru dalam pencurian ikan di kawasan perairan RI.
Beberapa daerah mengambil kebijakan melarang kapal asing bersandar demi mencegah penyebaran virus corona.
Untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Lembata, NTT, melarang kapal asing bersandar di Pelabuhan Lewoleba.
KKP kembali menangkap kapal ikan asing ilegal dengan nama KM. PFKB 1870, yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan 571-Selat Malaka
Tiga Kapal Perang Republik Indonesia mengusir 30 kapal asing dari Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau.
Tak ditenggelamkan, Edhy Prabowo akan menghibahkan kapal asing ke nelayan.
Nelayan Natuna sempat mengeluhkan kehadiran kapal asing. Bahkan ada nelayan yang mengaku kerap diganggu kapal coast guard asing.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengklaim telah menangkap tiga kapal asing asal Vietnam di Perairan Natuna pada 30 Desember 2019.
TNI mengirim kapal perang dan personelnya untuk mengamankan laut Natuna.
Kapal asing masuk Natuna, Plt Gubernur Kepri Isdianto meminta pemerintah pusat melanjutkan kebijakan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing.
Bakamla menambah patroli di perairan Natuna setelah diklaim Cina.
Sebanyak 30 kapal Cina masih berada di wilayah Natuna hingga hari ini.
Menhub akan menambah kapal ikan dan kapal patroli di perairan Natuna.
Menyusul banyaknya kapal Cina dan Vietnam di perairan Natuna, pemerintah dinilai perlu menambah armada kapal patroli di sana.
Susi Pudjiastuti mengomentari ihwal pengusiran kapal Cina di perairan Natuna oleh Bakamla.
Perairan Natuna banyak diincar oleh kapal-kapal asing karena memiliki potensi ikan yang cukup besar.
Luhut mengatakan penenggelaman kapal asing yang sudah milik RI tak perlu dilakukan.
