atau cari berdasarkan hari
Pemeriksaan terhadap kapal Cina dan seluruh isinya dilakukan di tengah laut.
Kementerian Perhubungan memastikan kru-kru kapal yang membawa barang-barang impor dari Cina akan dikarantina
Dampak virus corona, semua kapal Cina yang masuk ke Indonesia diwajibkan melewati Zona Karantina.
Sebelumnya Luhut menyebutkan kebijakan Susi yang melarang kapal tangkap ikan 150 GT beroperasi menghambat kapal nelayan lokal ke Laut Natuna Utara.
Kapal ikan Cina yang dilaporkan mencoba memasuki perairan Natuna kini sudah berada di luar Zone Ekslusif Ekonomi Indonenesia.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, memastikan perairan Natuna aman bagi nelayan melaut.
Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyindir pernyataan dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan soal keberadaan kapal ikan Cina di Laut Natuna
Eks Satgas 115 membantah masuknya kapal Cina ke Natuna karena kebijakan Susi Pudjiastuti.
Hak berdaulat Indonesia di Natuna itu diartikan Cina bahwa Indonesia hanya memiliki hak atas sumber daya alam. Bukan hak wilayah.
Politikus PKS mendesak pemerintah memperkuat aturan soal Natuna.
Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai pemerintah Indonesia perlu menghadirkan nelayan Indonesia di Perairan Natuna.
Pemerintah Provinsi Kepri atau Pemerintah Kabupaten Natuna wajib menyediakan lahan sebagai tempat tinggal transmigran itu.
"Pemerintah sebaiknya membantu nelayan Natuna dengan kapal di atas 50 GT, bukan malah mendatangkan nelayan pantura."
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan ada tiga cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempertahankan Natuna.
"Kalau kita buka kerja sama dengan Cina, berarti kita mengakui nine dash line (garis batas putus-putus) yang selama ini diklaim Cina."
Kapal nelayan-kapal nelayan Cina itu diketahui tengah menebar jaring untuk menangkap ikan secara ilegal.
Kemenhub menyatakan masuknya kapal Cina ke perairan Natuna bukan pertama kali ini saja.
BKPM menyatakan investasi Cina di Indonesia tetap berjalan.
Mahfud MD meminta supaya perairan Natuna kini 'diisi' dengan kegiatan sosial-ekonomi dan pemerintahan secara lebih proporsional. "Daripada kosong."
Kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna dibaca cermat oleh Beijing dan kapal nelayan yang di-back up oleh kapal coast guard dengan meninggalkan ZEE.
