atau cari berdasarkan hari
ASN diharapkan mendukung pemerintah dengan memberikan edukasi mengenai "jarak sosial" maupun jarak fisik untuk mencegah penyebaran virus Corona.
Di dalam surat edaran sebelumnya, kebijakan bekerja dari rumah bagi PNS hanya sampai 31 Maret.
Menteri Tjahjo Kumolo menerbitkan edaran agar PNS bekerja dari rumah selama dua pekan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Rencananya, Senin pekan depan Kemenpan RB akan menerbitkan sejumlah edaran untuk meminimalisir penularan Corona.
"Video tersebut dipastikan hoaks serta berisi informasi yang tidak benar," ujar Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji.
Sebelumnya ada tiga nama calon Sekda Jawa Barat yang diajukan kepada Presiden Jokowi.
Pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer di sejumlah instansi.
Komposisi aparatur sipil negara (ASN) saat ini didominasi oleh jabatan pelaksana atau administratif.
Masa transisi penghapusan status tenaga honorer berlangsung hingga 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019.
KemenpanRB telah mengumumkan jadwal dan lokasi tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk penerimaan CPNS 2019.
Saat ini, pemerintah justru berusaha meningkatkan kinerja ASN dengan menerapkan PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja ASN.
Tjahjo Kumolo menuturkan sebelumnya pada eselon III berjumlah 63 jabatan dan sekarang tersisa satu.
Saat ini, proses seleksi CPNS dalam tahap verifikasi administrasi.
Koalisi Nasional Disabilitas menolak rancangan Perpres Komisi Nasional Disabilitas.
Indonesia mengirim tim di cabang olahraga baru, yakni Obstacle Course Race atau lari halang rintang ekstrim, ke SEA Games 2019.
"Dengan dia (PNS) di rumah, kan juga bisa bekerja. Jangan di rumah, pulang istirahat. Orang di rumah juga bisa kerja," kata Tjahjo.
40 besar pengelolaan LAPOR! terdiri dari 30 instansi dan 10 unit pelayanan publik.
Kementerian PANRB memaparkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap SP4N-LAPOR! 2019.
Kebijakan strategis tersebut merupakan salah satu komponen kunci terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.
Kominfo dengan 10 Kementerian dan Lembaga, meluncurkan situs pelaporan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terpapar radikalisme.
