Skandal Bank Dunia, Jubir Luhut Bantah EODB jadi Alasan Penyusunan Omnibus Law
Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, merespons ditemukannya skandal Ease of Do...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, merespons ditemukannya skandal Ease of Do...
Bhima Yudhistira meminta pemerintah mengubah indikator target keberhasilan investasi pasca-terkuakny...
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi penghentian laporan kemudahan berusaha atau ease of do...
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva diduga saat menjabat di Bank Dunia menekan staf untuk me...
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yakin target kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business bisa ...
BPN menjawab isu penarikan sertifikat tanah asli seiring penerbitan sertifikat tanah elektronik yang...
Faisal Basri mengkritik pemerintah yang berkukuh menggunakan Omnibus Law UU Cipta Karya sebagai alat...
Indonesia menduduki peringkat pertama negara yang paling rumit untuk urusan bisnis.
Chief Economist ASEAN di HSBC Joseph Incalcaterra menyoroti Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus...
BKPM memangkas perizinan usaha dari 11 menjadi 3 prosedur saja.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 te...
BPN memastikan penghapusan IMB dan Amdal bukan berarti pemerintah mengenyampingkan kualitas penataan...
BKPM masih mengidentifikasi apa saja jenis-jenis izin yang terbesar di berbagai kementerian dan lemb...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5 persen pada ke...
Jokowi menginstruksikan kepada seluruh menteri agar sampai akhir Desember 2019, sekurang-kurangnya m...
"Ssaya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail, di mana poin kelemahan...
Jokowi menargetkan Indonesia dapat meraih peringkat ke-40 dalam Indeks Kemudahan Berusaha.
Dalam laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia memperoleh ...
Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia tak berubah sejak tahun lalu.
Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tak berubah dengan posisi tahun lalu dan tak mencapai tar...
Indeks kemudahan berbisnis atau ease of doing business di Indonesia yang dilaporkan oleh World Bank ...
Pemerintah menargetkan Indonesia bisa berada di posisi 30 besar dalam peringkat EoDB (Ease of Doing ...
Pemerintah akan memprioritaskan perbaikan pada enam indikator kemudahan berbisnis.
Ilham Habibie mengkritik pemerintah yang terlalu sibuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pihak as...
Provinsi Jakarta Timur peringkat pertama dalam kemudahan berbisnis. DKI Jakarta berada di posisi ke-...
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi mesk...
Kenaikan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia tak lepas dari keberhasilan pemerintah daerah menye...
Menperin Airlangga Hartarto mengatakan tetap perlu ada perbaikan perdagangan antar negara meskipun s...
Pemerintah menjaga kontinuitas produksi untuk mempertahankan peringkat kemudahan berbisnis RI.
LIPI menyebut salah satu upaya meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia bisa dengan mengembangk...
Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia tertinggal bila dibandingkan negara lain di ASEAN.
Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih kalah dari beberapa negara tetangga Asia Tenggara, ...