atau cari berdasarkan hari
Direksi BPJamsostek periode 2021-2026 tetap mengedepankan inovasi untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
KBRI di Turki menyelenggarakan webinar untuk mengedukasi WNI di negara itu mengenai ketenagakerjaan supaya tidak mudah diperdaya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah positif Covid-19. Ida dikabarkan dalam kondisi baik dan perlu isolasi mandiri.
Pemerintah sedang menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja.
Pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan upah minimum 2021. Sikap berbeda diambil kepala daerah.
Serikat Buruh menolak Permen Ketenagakerjaan No 18/2020 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dinilai menurun.
Lembaga rating Moody's menyoroti soal lingkungan, ketenagakerjaan, dan perpajakan di UU Cipta Kerja.
Bukan sekedar halaman yang berbeda, tapi Muncul 5 versi UU Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Pemerintah melobi DPR agar menurunkan besaran pesangon dalam UU Cipta Kerja. Ketua Partai diminta mengawal usulan pemerintah.
Sejumlah buruh tetap mogok kerja menolak UU Cipta Kerja meski ada ancaman sanksi yang disampaikan oleh pengusaha.
Pemerintah dan DPR tidak boleh memanfaatkan situasi pandemi untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja yang tidak diinginkan rakyat.
Politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyebutkan ada tiga catatan kritis terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).
Anggota Badan Legislasi Bukhori Yusuf menilai pembahasan final RUU Cipta Kerja terkesan dipaksakan.
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional menyatakan tak akan mengikuti aksi mogok menolak RUU Cipta Kerja.
Sejumlah serikat buruh menyiapkan aksi menolak RUU Cipta Kerja yang ditengarai akan disahkan pada 8 Oktober 2020.
KASBI mengkritik hasil pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan DPR.
Anggaran subsidi gaji yang disiapkan untuk 15,7 juta pekerja hanya terserap untuk 12,4 juta karyawan.
Sisa dana subsidi upah akan dikembalikan ke kas negara.
Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini sedang menyelesaikan bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengenai RUU Cipta Kerja.
