atau cari berdasarkan hari
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mennggelar acara silaturahmi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja Jokowi di Istana Negara.
Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam mengatakan adanya rekonsiliasi politik berimbas ke koalisi Jokowi bisa positif.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan demokrasi membutuhkan checks and balances.
Ketua DPP NasDem mengatakan tak setuju jika semua partai masuk ke koalisi Jokowi.
Sandiaga mengatakan Jokowi memerlukan oposisi agar tak dikelilingi buzzer.
Prabowo bercerita soal Abraham Lincoln yang memberikan jabatan ke William Seaward, lawan politiknya dalam Pemilu Amerika Serikat.
Sandiaga mengatakan sempat ada 2 kubu di Gerindra. Mereka yang pro koalisi dan ingin tetap oposisi.
Ahmad Muzani menjawb pertanyaan soal apakah Gerindra akan bergabung dengan Jokowi menggunakan pantun.
Ngabalin mengatakan tak perlu khawatir jika oposisi bergabung ke pemerintahan Jokowi.
PDIP menilai sistem demokrasi di Indonesia tak mengenal adanya istilah oposisi.
Sebagai pihak yang kalah dalam pemilu presiden, Gerindra diharapkan tetap menjadi oposisi ketimbang merapat ke koalisi pemerintah.
JK yakin pemerintahan koalisi Jokowi akan berjalan secara seimbang karena kubu oposisi akan tetap kuat.
Prabowo terus memainkan langkah kuda bertemu Jokowi dan sejumlah ketua umum dari Koalisi Indonesia Kerja.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai lebih terbuka dengan Prabowo karena tidak memiliki masalah pribadi di masa lampau.
Jokowi membicarakan kemungkinan Gerindra bergabung ke pemerintahan saat bertemu Prabowo pada Jumat kemarin.
Meski sempat bertarung melawan Jokowi di pemilihan presiden 2019, Prabowo menilai begitu selesai harus mengedepankan persatuan.
Menurut Arsul, dari komunikasi itu terbangun pandangan ihwal antara apa yang diinginkan koalisi Jokowi dan Gerindra.
Gerindra mengatakan jika Jokowi menarik mereka. Maka, kader harus ditempatkan di kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.
Gerindra akan menimbang posisi partainya yang berseberangan dengan kubu koalisi Jokowi pada Pemilu 2019.
Arya memprediksi rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur belum tentu mulus.
