atau cari berdasarkan hari
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memberi empat rekomendasi terkait Undang-Undang Omnibus Law
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengkritik rencana pemerintah yang ingin menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pemerintah dinilai bisa melanjutkan pemberian dana otsus untuk Papua dan Papua Barat, asal ada pertanggungjawaban.
Peneliti KPPOD Boedi Rheza mengatakan, semenjak diresmikan sejak Juli 2018 lalu, pihaknya menemukan tiga permalasahan dalam mengimplementasikan OSS
Pemerintah harus menyiapkan lembaga khusus yang nantinya akan memantau dan mengelola jatah suku-suku di Papua.
Kota Pontianak di peringkat teratas, sedangkan Kota Medan berada di peringkat terendah dari 32 ibu kota provinsi yang disurvei KPPOD.
Di daerah, banyak prosedur yang harus diurus, sekadar untuk mendaftarkan usaha.
Pemerintah diminta selektif menyikapi tuntutan pemekaran sejumlah wilayah.
Dampaknya menimbulkan mahalnya biaya transaksi sehingga akan mengurangi daya saing.
Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan saat ini Kota Makassar tengah mengalami pertumbuhan ekonomi cukup memadai.
