Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM
Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.
Perubahan penyebutan istilah KKB jadi OPM menuai kritik dari sejumlah pihak. Apa saja kritik mereka?
Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.
KontraS mengatakan perubahan nama KKB menjadi OPM itu harus diikuti dengan jaminan perlindungan dari...
Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJ...
Danlanal Ternate meminta maaf atas insiden kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Bacan, Halmah...
KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selam...
KontraS mendatangi Kemenpan RB untuk memberikan catatan kritis RPP tentang manajemen ASN terutama pa...
Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan putusan MK yang menghapus pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1...
Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas ...
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
KontraS mendesak Otorita IKN dan pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat di sekitar yang teranc...
Kasus penculikan para aktivis 98' dan pelanggaran HAM berat lainnya tak kunjung menemui titik terang...
KontraS mendesak transparansi Istana soal pemberian pangkat Jenderal Kehormatan bintang empat untuk ...
KontraS menilai, penambahan 22 Kodam baru tidak memiliki urgensi, menguatkan militerisme, dan berpot...
Kontras menuding Koops Habema akan memperkeruh situasi keamanan di Papua. Berpotensi menambah jumlah...
Dimas menilai, jumlah kekerasan di Papua berbanding lurus dengan masih diberlakukannya pendekatan ke...
Sejumlah protes dan kritikan datang dari berbagai kalangan usai Jokowi memberikan gelar Jenderal TNI...
Koalisi Masyarakat Sipil yang mencakup 20 organisasi menilai penganugerahan Jenderal Kehormatan Prab...
KontraS meminta Komnas HAM untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu berbasis HAM khususnya soal petugas...
Ini catatan KontraS terhadap Pemilu 2024
Sirekap dinilai gagal menjadi acuan penghitungan suara sementara Pemilu 2024. Cacatnya Sirekap menun...
KontraS menyoroti petugas KPPS yang meninggal dunia saat dan pasca Pemilu 2024. KontraS menilai KPU ...
KPU diminta bertanggung jawab atas kematian petugas KPPS.
Apalagi, kata Egi, publik secara luas sudah menduga ada kecurangan dan kekisruhan Sirekap, namun KPU...
Presiden Jokowi memberi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama ke eks milisi pro-Indonesia saat konflik...
ICW dan KontraS menilai masalah pemindaian data Sirekap tentang penghitungan suara sementara Pemilu ...
KontraS dan ICW menilai pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 diwarnai banyak kekacauan. Salah...
Dimas Bagus Arya Koordinator KontraS ungkapkan keprihatinannya soal Dirty Vote dipolisikan. Pembungk...
KontraS sebut pelaporan 3 pakar hukum tata negara di Film Dirty Vote ke Bareskrim Polri adalah bentu...
Organisasi masyarakat sipil menyayangkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida 1948.
Massa aksi dari Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI menuding KontraS sebaga...
Preman yang melakukan intimidasi di Universitas Trilogi merupakan sosok yang sama dengan peserta dem...
KontraS membantah menjadi organisasi yang mendorong pemakzulan Presiden Jokowi. Tapi narasi itu sang...
Mantan Koordinator KontraS, Yati Andryani, meminta pemerintah mendengar kritik dari kampus soal kond...
Kantor YLBHI dan KontraS didatangi sejumlah massa yang meminta mereka menghentikan penggaungan isu-i...
Presiden Jokowi mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah menyatakan presiden boleh berkampanye d...
Pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak di pemilu dinilai sangat tidak etis.
Sejak 18 Januari 2007, Aksi Kamisan menuntut negara menuntaskan kasus hak asasi manusia atau HAM ber...
KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB...
Belum lama ini Oman Abdurohman mendapat ganti rugi Rp 222 juta karena jadi korban salah tangkap poli...
Haris Azhar divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. ...
Aktivis dan organisasi HAM minta Kejaksaan Agung tidak melakukan kasasi vonis bebas Haris Azhar dan ...
Apa yang didakwakan telah dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia, dia menegaskan, merupakan kebebasan ...
Dewan Pers sudah menyatakan ke Polres Pasuruan Kota bahwa kasus yang menimpa Kosala Limbang Jaya har...
KontraS Surabaya dan AJI mengadukan upaya kriminalisasi yang dialami narasumber berita di Majalah Te...
Vonis bebas Haris Azhar dan Fatia atas dakwaan pencemaran nama baik terhadap 'Lord Luhut' menandakan...
PN Jakarta Timur vonis bebas Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar soal video Lord Luhut. Begini respon...
Yudi Purnomo menilai vonis bebas kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanto sebagai kemenangan demokr...
KontraS menilai kasus intimidasi menjadi hal-hal yang harus diperhatikan karena saat ini Indonesia s...