atau cari berdasarkan hari
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif menyindir Undang-Undang KPK hasil revisi atau UU KPK baru.
KPK membentuk tim pengkaji revisi UU KPK.
Laode mengatakan banyak karyawan yang masih kecewa setelah Revisi UU KPK disahkan.
Yasonna Laoly mengklaim melibatkan pimpinan KPK dalam pembahasan revisi undang-undang.
Basaria Panjaitan dan Laode M. Syarif masih berbeda pendapat soal revisi UU KPK yang telah disahkan DPR menjadi UU.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif menyindir DPR dan pemerintah yang tak melibatkan lembaganya dalam pembahasan revisi UU KPK.
Agus mengatakan saat ini dia bersama pimpinan lainnya hanya tinggal menunggu perintah Jokowi perihal kelanjutan pekerjaan KPK.
Laode Muhammad Syarif mengaku kesal ketika menonton cuplikan uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK.
Pimpinan DPR seperti Fahri Hamzah, kata Laode M. Syarif, harus bicara berdasarkan fakta dan tidak menyebarkan kebohongan tentang ide revisi UU KPK.
Syarif mengatakan lembaganya tidak membutuhkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Revisi UU KPK dianggap dilakukan secara diam-diam tanpa berkonsultansi dengan masyarakat yang diwakilinya.
Laode Muhammad Syarif juga berharap capim KPK yang terpilih dapat melanjutkan program-program yang kini sudah berjalan
Pimpinan KPK berang ketika ada anggota DPR yang menuduh lembaga antikorupsi itu membiayai unjuk rasa dukungan terhadap mereka.
Dalam daftar 20 besar Capim KPK, nama Laode Muhammad Syarif tak ada. Ia menanggapinya biasa saja.
Profile assesment untuk capim KPK adalah tes mengenai wawasan kebangsaan beserta hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan di KPK.
Laode M. Syarif menjelaskan alasannya kenapa memilih bersikap pesimis dalam seleksi capim KPK 2019-2023 ini.
Laode Syarif membayangkan capim yang tidak berasal dari KPK, bakal lebih kesulitan menjawab soal itu ketimbang dirinya.
KPK menganggap putusan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung aneh bin ajaib.
Dari seluruh pendaftar, 13 orang dari KPK, di antaranya 3 komisioner dan 10 pegawai internal. Ada pula Hakim, jaksa, wakil bupati hingga dosen.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menanggapi cuitan politikus Zara Zettira yang menyorot lambannya penanganan kasus korupsi Garuda Indonesia.
