atau cari berdasarkan hari
Polisi mengakui menemukan kendala dalam mengidentifikasi bom molotov dan bom palsu di rumah pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.
Polisi hingga kini masih menganalisis sidik jari yang tertinggal di botol bom molotov yang dilempar ke kediaman Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.
Polisi telah memeriksa 12 orang saksi dalam kasus pelemparan bom molotov di kediaman Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif.
Kasus teror pimpinan KPK sedang diselidiki oleh Mabes Polri, Densus 88 dan Polda Metro Jaya.
Polri tak mau berspekulasi ada korelasi antara teror ke pimpinan KPK dengan teror serupa yang dialami penyidik lembaga antirasuah itu.
Polisi memeriksa 6 saksi dan beberapa kamera CCTV untuk memburu pelaku diduga melempar bom molotov di rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.
Tempo merangkum lima teror yang pernah menimpa pegawai atau penyidik KPK.
Teror bom molotov yang menimpa rumah Laode Muhammad Syarif tak membuat Wakil Ketua KPK itu bergegas ingin berpindah kediaman.
Polisi menyatakan ada dua buah bom molotov yang ditemukan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Aktivitas Ketua KPK Agus Rahardjo dan wakilnya Laode M. Syarif masih berjalan normal seusai mengalami peristiwa teror di rumahnya.
Bom molotov di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ditemukan di gerbang rumahnya di Kalibata, Jakarta Selatan.
Benda yang diduga bom molotov ditemukan tergantung dalam plastik di pagar rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pada Rabu pagi.
Polisi membentuk tim yang dibantu oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk mengungkap peristiwa teror bom molotov di rumah wakil Ketua KPK tersebut.
Sebuah botol kaca diduga bom molotov ditemukan di depan rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Rabu 9 Januari 2019.
Sebuah botol diduga bom molotov ditemukan di kediaman Wakil KPK Laode Muhammad Syarif pada Rabu pagi.
Polisi membenarkan teror bom di rumah dua pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif dan Agus Rahardjo.
Penyidik KPK akan diberi pengawalan ekstra ketat jika sedang menangani kasus sensitif. KPK juga tengah siapkan sistem panic button.
Sampai Desember 2018 KPK menerima 6.202 laporan masyarakat soal dugaan korupsi. 6.143 telah diverifikasi, hanya 3.990 laporan yang terindikasi korupsi
Laode mengatakan menurut penelitian KPK, tambang-tambang yang dibekingi aparat banyak berada di pulau Kalimantan dan Sumatera.
KPK mengatakan revisi Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berfokus memperbaiki indeks persepsi korupsi.
