atau cari berdasarkan hari
Puluhan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang mengikuti uji kompetensi tata kecantikan kulit.
Tim pengacara tak akan mendampingi atau menjemput Ahok saat bebas nanti.
Menteri Yasonna Laoly mengatakan Ahok akan bebas pada 24 Januari 2019 saat jam kerja.
Ditjen Pemasyarakatan belum menerima usulan Ahok bebas bersyarat dari Kalapas Cipinang.
Ombudsman RI melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas II Tangerang.
Ombudsman melakukan inspeksi dadakan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang dan melihat foto Adolf Hitler di salah satu ruangan.
BNPT menyebutkan fungsi lembaga pemasyarakatan khusus narapidana terorisme adalah agar program deradikalisasi berjalan fokus.
Kemenkumham melakukan pembinaan karya seni kepada para narapidana.
Peredaran narkoba di Tasikmalaya diduga dikendalikan oleh bandar yang berada di dalam Lapas.
Kepala Lapas Purworejo Cahyono Adhi Satriyanto ditangkap tim gabungan BNN karena terlibat dalam jaringan narkoba Sancai.
Saat ditahan di Lapas Pekalongan itu, jaringan narkoba Sancai mulai terungkap.
Perkenalan Sancai dengan Cahyo diawali pada awal 2017 saat Sancai menjalani tahanan di Lapas Nusakambangan Cilacap.
Sebelum penangkapan ini, ada dua kasus pengendalian narkoba dalam lapas oleh jaringan Sancai yang ditangkap.
Sejumlah penjara khusus untuk narapidana bandar narkoba dan teroris segera dioperasikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Polisi memeriksa PW, tahanan LP Timika. Sedangkan Munir dirawat di Rumah Sakit Caritas, Timika.
Menteri Yasonna mengatakan ada tambahan sekitar 14 ribu petugas sipir mulai Januari 2018.
Adapun persyaratan administratif bagi Ahok dan tahanan lainnya untuk mendapat remisi, kata Mamun, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
Pihak Lapas Kerobokan masih menelusuri adanya dugaan keterlibatan orang luar yang membantu tahanan asal Amerika itu kabur.
Di penjara super ketat itu, Dirjen PAS akan memberlakukan standar operasional yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya.
Situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat, dari 34 provinsi, hanya 6 provinsi yang lembaga pemasyarakatannya tidak kelebihan kapasitas.
