atau cari berdasarkan hari
Aturan soal Presidential Threshold kembali digugat di Mahkamah Konstitusi.
Kalau sebelumnya, penggugat pasal Presidental Threshold hanya 12 orang, kini berbondong-bondong ada tambahan satu delegasi khusus para advokat.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto punya komentar mengenai para penggugat aturan presidential threshold di Mahkamah Konstitusi.
Salah satu alasan pemohon mengajukan gugatan ke MK adalah syarat capres berpeluang menghadirkan calon tunggal.
Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti, untuk menerbitkan impor garam industri kembali dipermasalahkan.
Hakim konstitusi, Anwar Usman, terpilih sebagai Ketua MK periode 2018-2020, menggantikan Arief Hidayat.
Anwar Usman terpilih menjadi Ketua MK dalam rapat permusyawaratan hakim di gedung MK hari ini.
Peneliti Senior Institute Ismail Hasani MK perlu memiliki pemimpin baru sekaliber seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.
Meski ditentang banyak pihak, Presiden Jokowi tetap melantik Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi. Jokowi beralasan Arief Hidayat dipilih DPR.
Presiden Jokowi melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023 di Istana Negara. Pelantikan Arief Hidayat ditentang aktivis.
MK berharap tidak ada lagi kasus suap hakim dalam menangani sengketa Pilkada 2018.
Abdul Ghoffar telah dipindahtugaskan setelah ia melaporkan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua MK Arief Hidayat.
Dewan Etik MK tak menerima laporan peneliti hakim konstitusi Abdhul Ghoffar terkait dugaan pelanggaran etik Ketua MK Arief Hidayat.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengembangkan sistem informasi dengan meluncurkan delapan layanan baru.
PUTUSAN MK yang menyatakan KPK bagian dari eksekutif membawa konsekuensi lembaga ini tidak independen. MK tak konsisten atas putusannya terhadap KPK.
Sebanyak 54 profesor dari berbagai perguruan tinggi membuat surat kepada Ketua MK Arief Hidayat, untuk memintanya mundur dari jabatannya.
Salah satu profesor dari Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengatakan gerakan mendesak Ketua MK Arief Hidayat mundur terjadi tidak spontan.
MaPPI FHUI menduga putusan MK soal Pansus Hak Angket ada kaitannya dengan lobi politik yang pernah dilakukan Ketua MK Arief Hidayat.
MK menolak permohonan uji materi UU MD3 mengenai hak angket dan menyatakan KPK sebagai obyek hak angket yang sah.
Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dua kali terkena sanksi etik. Dia mesti mundur dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
