Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua
MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.
Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.
Pemekaran Papua masih menjadi polemik. Prosedur pemekaran daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 2...
Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib meminta pemerintah pusat merevisi Undang-undang Otsus Papu...
Jokowi dapat menunjuk tokoh setingkat menteri untuk fokus selesaikan masalah Papua.
Ada tiga orang yang menjalani pemeriksaan khusus dokter.
Kelima terdakwa dituding ikut memfasilitasi pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III.
Majelis Rakyat Papua (MRP) membentuk tim khusus untuk ikut menangani konflik bersenjata di Paniai.
Selpius juga mengecam anggota majelis saat ini yang sebelumnya menolak otonomi khusus. Namun belakan...
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memperpanjang masa kerja anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) hing...
Pemerintah dan TNI, misalnya, bisa menyelesaikan kasus-kasus kekerasan itu melalui pendekatan adat. ...
Rencana pembangunan megaproyek di Papua adalah kawasan agribisnis terpadu di Merauke, serta pe...
Pasukan ini untuk menjaga perdamaian di Tanah Papua dan memberi rasa aman bagi penduduk di Papua."
Belasan ribu warga Papua , Kamis (8/7) siang ini turun ke jalan. Mereka ramai-ramai memadati halama...
Pasukan gabungan TNI dan Polri pagi ini, Kamis (8/7) disiagakan di depan Kantor Majelis Rakyat Papua...
Di sepanjang jalan itu massa juga terus meneriakkan yel-yek Papua merdeka. Sebagian dari warga asli ...
Keberadaan Undang-Undang Otsus justru menjadi masalah di Papua, bukan solusi.
Saat ini kami belum bisa sampaikan, nama apa yang akan dipakai nanti. Hanya saja nama yang baru masu...
Rakyat Papua menuntut pembaharuan kontrak karya antara pemilik Freeport dengan pemerintah Indonesia....
Jadi setiap tanggal 5 Februari, kita melaksankan libur resmi dan cuti bersama yang berlaku di wilaya...
Majelis Rakyat Papua tak punya kewenangan mengatur pencalonan bupati dan wali kota.
Orang Papua yang sekarang berdiri tinggal sisa-sisa yang masih hidup. Yang lainnya sudah habis ditem...
"Orang Papua yang hatinya tipu-tipu bukan orang Papua. Orang Papua harus membikin barisan," kata Mel...
Wakil Komisi A DPRP, Weynand Watori mengatakan, keinginan masyarakat Papua untuk berdialog dengan pe...
Di setiap perempatan jalan, warga berorasi sambil mementaskan happening arts tentang penindasan dan ...
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua dituding tidak memiliki keberpihakan yang serius untuk melind...
Pemerintah Provinsi Papua mengaku hingga saat ini hanya ada sekitar 20 persen dari 380-an pemerintah...
Pengaturan kartu identitas khusus ini, seharusnya sudah diberlakukan untuk membatasi penduduk yang d...
"Perlu ada autokritik, karena ketika kesalahan dilakukan orang daerah, nyaris tidak pernah ditunjuk ...
Tujuh warga Kwamki, Mimika, Senin (20/7) ditangkap polisi. Belum diketahui pasti mereka terlibat kas...
Walaupun pada hari Sabtu dua orang warga Banti tewas pada perang itu, sehingga posisi korban sudah i...
Dasar pemekaran adalah Undang-Undang Otonomi Khusus yang menggariskan Papua harus dibagi dalam provi...
Theys ditemukan tewas di daerah Skamto-Skow Sai, DistrikMuara Tami, Kota Jayapura, usai mengikuti pe...
Majelis Rakyat Papua bulan ini akan melakukan studi banding ke Selandia Baru dan Bali sebelum menyus...
Selain soal pencemaran lingkungan hidup, mereka juga akan membicarakan masalah ganti rugi untuk suku...
Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua kembali menunda batas akhir pengiriman berkas kelengk...
Dalam peraturan pemerintah No 6 tentang Pemilihan Kepala Daerah antara lain menyatakan, bahwa pemben...
Pembentukan MRP menjadi prioritas utama agar bisa segera menyelesaikan masalah-masalah di Papua, ter...
Dalam Majelis Rakyat Papua dipastikan tak ada wakil dari agama Hindu dan Budha.