atau cari berdasarkan hari
Masinton Pasaribu pernah menyampaikan adanya kejanggalan dalam enam proyek pengadaan barang dan jasa di Kejaksaan Agung melalui akun Twitternya.
Sambil menggebrak meja, anggota Komisi Hukum DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengkritik kerja BNN.
Mukri mengatakan cuitan Masinton perlu diluruskan. Menurut dia penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa Kejaksaan Agung diatur dalam Permenkeu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, mengatakan, enam itu masih berjalan dan mempersilakan masyarakat untuk ikut mengawasi proses itu
Masinton membantah tudingan Andi Arief. Dia menyebut Megawati gandrung kebersamaan mengurus bangsa.
Masinton Pasaribu mengatakan KPK masih bisa menyadap meski revisi UU KPK berlaku.
Politkus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan pemilihan menteri hak prerogratif Jokowi. Ia meminta KPK tak ikut campur.
Masinton Pasaribu mengatakan KPK tetap bisa melakukan operasi tangkap tangan kendati belum ada dewan pengawas.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan pimpinan KPK terpilih Nurul Ghufron tetap bisa dilantik.
Masinton menjelaskan, salah ketik pada revisi UU KPK yang telah disahkan itu akibat ketidakcermatan staf di Baleg DPR RI.
Masinton Pasaribu, mengklaim kerancuan syarat minimal usia calon pimpinan KPK yang tertera dalam UU KPK murni akibat salah ketik.
Masinton Pasaribu menjelaskan penyebab adanya salah ketik dalam revisi UU KPK.
Proses dan mekanisme pembahasan RKUHP di DPR RI baru selesai dalam pembicaraan Tingkat I yaitu baru sebatas usulan Komisi.
Masinton Pasaribu menilai aktivitas kerja pimpinan KPK digaji negara sehingga harus bertindak profesional, bukan malah menyerang orang per orang.
Ada banyak persoalan di internal KPK yang muncul ke publik.
Menurut Alexander Marwata, konferensi pers KPK tak diketahui semua pimpinan. "Pak Agus di Jogja, saya dan Bu Basaria di kantor tapi tidak mengetahui."
Pimpinan KPK dinilai berupaya menjegal Capim KPK Firli Bahuri. Masinton Pasaribu dan Arsul Sani menilai pimpinan KPK berpolitik.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Masinton Pasaribu menyebut pimpinan KPK periode ini anarko.
Dalam revisi UU KPK, jika disahkan, sebelum menyadap, pimpinan KPK harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK.
Masinton mengklaim DPR telah membicarakan revisi UU KPK dengan lembaga antirasuah yang saat itu dipimpin Taufiqurrahman Ruki sebagai pelaksana tugas.
