atau cari berdasarkan hari
DPR, kata Masinton, telah memerintahkan Kejaksaan Agung, Polri, serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mengusut kepulangan Joko Tjandra.
Masinton Pasaribu mengkritik langkah Yasonna yang mengangkat jendera polisi aktif menjadi pejabat di Kementerian Hukum dan HAM.
Masinton Pasaribu mempertanyakan alasan pemerintah menerbitkan Perpu Covid-19.
Masinton Pasaribu mengkritik keberadaan pasal imunitas di dalam Perpu Covid-19. Ia menyebut beleid itu bertentangan dengan konstitusi.
Masinton Pasaribu mengkritik Perpu Covid-19. Ia menyebut aturan tersebut menabrak konstitusi.
Masinton menyebut Perpu Covid-19 sebagai kepentingan kaum oligarki. Bertentangan dengan konstitusi.
Menurut Masinton, data di website Kemenkumham mencatat ada enam orang ODP corona.
Masinton juga mengatakan warga DKI sebenarnya telah siap dengan opsi apa pun, termasuk isolasi total atau lockdown untuk menghadapi wabah Corona ini.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyarankan agar pemerintah pusat dan DKI Jakarta duduk membahas opsi lockdown untuk mencegah penyebaran Corona.
Megawati mengaku jengkel karena ada partai yang memaksakan anggota keluarganya mengikuti Pemilihan Umum 2024.
Survei Indo Barometer menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya peluang tinggi maju di Pilpres 2024.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak pongah dulu karena disebut-sebut sebagai capres terkuat.
Syamsuddin mengatakan pengawasan Dewan Pengawas KPK bersifat menyeluruh. Bukan kasus per kasus.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan sprinlidik komisioner KPU Wahyu Setiawan yang ia pegang diperoleh dari orang bernama Novel Yudi Harahap.
ICW mengatakan bocornya sprinlidik membuktikan ada orang KPK yang dekat dengan PDIP.
Masinton mengatakan bocornya sprinlidik perlu ditindaklanjuti Dewan Pengawas KPK.
Dewan Pengawas KPK akan mengevaluasi pimpinan terkait bocornya sprinlidik kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Saat tampil dalam acara ILC, Masinton menunjukkan selembar Sprinlid KPK tertanggal 20 Desember 2019 untuk kasus suap Wahyu Setiawan.
Masinton mengatakan ada kemungkinan DPR bakal membahas ulang pasal kontroversial di dalam RKUHP.
Masinton Pasaribu pernah menyampaikan adanya kejanggalan dalam enam proyek pengadaan barang dan jasa di Kejaksaan Agung melalui akun Twitternya.
