atau cari berdasarkan hari
Syamsuddin mengatakan pengawasan Dewan Pengawas KPK bersifat menyeluruh. Bukan kasus per kasus.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan sprinlidik komisioner KPU Wahyu Setiawan yang ia pegang diperoleh dari orang bernama Novel Yudi Harahap.
ICW mengatakan bocornya sprinlidik membuktikan ada orang KPK yang dekat dengan PDIP.
Masinton mengatakan bocornya sprinlidik perlu ditindaklanjuti Dewan Pengawas KPK.
Dewan Pengawas KPK akan mengevaluasi pimpinan terkait bocornya sprinlidik kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Saat tampil dalam acara ILC, Masinton menunjukkan selembar Sprinlid KPK tertanggal 20 Desember 2019 untuk kasus suap Wahyu Setiawan.
Masinton mengatakan ada kemungkinan DPR bakal membahas ulang pasal kontroversial di dalam RKUHP.
Masinton Pasaribu pernah menyampaikan adanya kejanggalan dalam enam proyek pengadaan barang dan jasa di Kejaksaan Agung melalui akun Twitternya.
Sambil menggebrak meja, anggota Komisi Hukum DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengkritik kerja BNN.
Mukri mengatakan cuitan Masinton perlu diluruskan. Menurut dia penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa Kejaksaan Agung diatur dalam Permenkeu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, mengatakan, enam itu masih berjalan dan mempersilakan masyarakat untuk ikut mengawasi proses itu
Masinton membantah tudingan Andi Arief. Dia menyebut Megawati gandrung kebersamaan mengurus bangsa.
Masinton Pasaribu mengatakan KPK masih bisa menyadap meski revisi UU KPK berlaku.
Politkus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan pemilihan menteri hak prerogratif Jokowi. Ia meminta KPK tak ikut campur.
Masinton Pasaribu mengatakan KPK tetap bisa melakukan operasi tangkap tangan kendati belum ada dewan pengawas.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan pimpinan KPK terpilih Nurul Ghufron tetap bisa dilantik.
Masinton menjelaskan, salah ketik pada revisi UU KPK yang telah disahkan itu akibat ketidakcermatan staf di Baleg DPR RI.
Masinton Pasaribu, mengklaim kerancuan syarat minimal usia calon pimpinan KPK yang tertera dalam UU KPK murni akibat salah ketik.
Masinton Pasaribu menjelaskan penyebab adanya salah ketik dalam revisi UU KPK.
Proses dan mekanisme pembahasan RKUHP di DPR RI baru selesai dalam pembicaraan Tingkat I yaitu baru sebatas usulan Komisi.
