atau cari berdasarkan hari
Duit Rp 250 juta yang diberikan diduga merupakan uang muka yang diminta Bupati Kolaka Timur.
Keenam orang yang ditangkap KPK adalah Bupati Kolaka Timur Andi Merya, Kepala BPBD, dan para ajudan Bupati Kolaka Timur.
Andi Merya berhasil terpilih menjadi Wakil Bupati Kolaka selama dua periode hingga 2021. Pada Pilkada 2021, dia terpilih menjadi Bupati Kolaka Timur.
KPK menggelar OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
Dalam OTT KPK di Kalimantan Selatan, ada sejumlah orang yang ditahan dan dibawa ke Jakarta.
Hasil OTT KPK di Kalimantan Selatan ada beberapa orang yang ditahan dan dibawa ke Jakarta.
Kapolres Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan membenarkan ada tim KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Pegawai nonaktif KPK menilai kerja penyelidik menjadi berat dalam OTT KPK setelah ada pengurangan tenaga dampak dari tes wawasan kebangsaan.
Harta Bupati Probolinggo meningkat hampir tiga miliar rupiah dalam kurun tiga tahun terakhir.
KPK periksa 10 orang dalam OTT yang menyasar Bupati Probolinggo. Salah satunya suami dari bupati yang disebut menjabat sebagai anggota DPR.
Plt juru bicara KPK membenarkan ada pihak yang ditangkap dalam OTT KPK yang menyasar Bupati Probolinggo. Diduga soal perkara jual beli jabatan.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan ada operasi tangkap tangan. Dikabarkan OTT menyasar Bupati Probolinggo.
KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.
Ali Fikri mengatakan KPK masih berupaya menemukan Harun dengan mencarinya di dalam dan luar negeri.
KPK telah menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pemberi suap pada Januari 2020. Sejak 29 Januari 2020 sudah masuk dalam daftar buronan KPK.
ICW menilai temuan Ombudsman bukan satu-satunya bukti kebobrokan KPK di bawah pimpinan era Firli Bahuri.
Untuk Kedua kalinya dalam lima tahun terakhir, Bupati Nganjuk kembali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekda Kabupaten Nganjuk terkejut dengan OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
ICW memberikan nilai E atau sangat buruk untuk penindakan kasus korupsi di Indonesia.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan praktik pencegahan korupsi harus dikembangkan dan ditularkan.
