atau cari berdasarkan hari
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Halim diperiksa KPK terkait aliran dana korupsi proyek di Kementerian PUPR ke petinggi partainya, PKB.
KPK menilai pengakuan Musa Zainuddin soal aliran dana ke sejumlah petinggi PKB signifikan untuk pengembangan kasus korupsi di Kementrian PUPR.
KPK menelusuri cerita Musa Zainuddin soal dugaan duit ke petinggi PKB
Kementerian PUPR memastikan, proyek jalan di Kalimantan Timur yang terkait dengan OTT KPK, tetap berjalan sesuai rencana.
KPK menyebut pengawas internal di Kementerian PUPR lemah. Sehingga banyak kasus korupsi.
KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementerian PUPR.
Setelah digeledah KPK, kantor PT WKE dan PT TSP sepi. Dua petinggi perusahaan itu terjaring OTT dalam kasus suap SPAM Kementerian PUPR.
PUPR mempertimbangkan untuk memberikan pendampingan hukum kepada pegawai selama berlangsungnya proses hukum yang ditangkap KPK.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dari pihak pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta.
Dua perusahaan yang masih satu kepemilikan itu bagi-bagi proyek di Kementerian PUPR (Suap PUPR).
Dalam kasus suap proyek SPAM Kementerian PUPR ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka.
Pejabat Kementerian PUPR tersebut disangkakan telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek SPAM tahun anggaran 2017-2018.
Dalam OTT Kementerian PUPR, KPK menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika.
Setelah melakukan pemeriksan awal pasca-OTT Kementerian PUPR, KPK menetapkan empat tersangka penerima suap dan empat tersangka pemberi suap.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku sedih dan kaget karena anak buahnya kena tangkap tangan atau OTT KPK.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hingga saat ini KPK telah menangkap total 20 orang dalam OTT Kementerian PUPR.
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mendatangi gedung KPK
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan OTT Kementerian PUPR diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.
OTT Kementerian PUPR oleh KPK mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan SGD 25 ribu serta satu kardus uang yang sedang dihitung.
