atau cari berdasarkan hari
Di hadapan para petinggi PPP Jokowi menuturkan tak ada bangsa yang menjadi besar dan kuat ekonominya dengan rakyat yang malas-malasan.
Ketua Umum PPP Romahurmuziy menilai secara realitas politik sulit memunculkan capres alternatif untuk Pilpres 2019. Akan terulang duel Jokowi-Prabowo.
Satu dari tiga kursi pimpinan MPR akan ditempati oleh kader dari PKB.
PPP berharap pimpinan MPR memperhatikan pasal 427A. Penempatan PKB pada posisi itu dinilai berpotensi menabrak undang-undang.
Ketua Umum PPP menilai pertarungan pilpres 2019 adalah duel ulang pilpres 2014.
Fraksi PPP menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan perpu berkaitan dengan UU MD3.
Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan partainya sadar diri untuk tidak terlibat perebutan cawapres untuk Jokowi. PPP fokus memulihkan internal partai.
PPP tak mengusulkan ketua umumnya, Muhammad Romahurmuziy, sebagai Cawapres Jokowi.
Untuk mendapatkan nomor urut 10, kata Romahurmuziy, tak mudah bagi PPP. Pada 2009, PPP memperoleh nomor urut 24.
Ketua Umum PPP, Romahurmuzy alias Romy mengaku didorong pendukungnya maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019.
UU MD3 dinilai NasDem menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. "Kritik adalah hak rakyat untuk mengkritik wakilnya," ujar Irma.
Arsul Sani mengatakan rumusan awal pasal 73 UU MD3 yang diusulkan DPR menggunakan frasa setiap pejabat, bukan setiap orang.
"Kami heran, apa yang dikejar dalam sisa waktu yang satu setengah tahun ini?" ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago tentang UU MD3.
Dewan dinilai perlu mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap UU MD3. PPP mengakui pembahasan undang-undang ini kurang melibatkan publik.
Kelompok sipil pun menyiapkan permohonan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum memiliki elektabilitas dan popularitas cukup baik.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyatakan ketuanya, Romahurmuziy, belum secara resmi mendeklarasikan diri sebagai cawapres.
Polri membidik Asyari dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam KUHP.
Setelah menyewa kantor, PPP Yogyakarta, yang sempat diduduki massa, dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU setempat.
PPP Yogyakarta mengajukan sejumlah tuntutan sebelum bersedia membuka kantor untuk diverifikasi KPU.
