Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi per...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi per...
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pe...
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ...
Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wi...
Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.
Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.
Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyel...
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wir...
Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan ...
Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Kom...
"Kami baru mau menerima drafnya nanti." Mereka membicarakan DKN dengan staf ahli kementerian.
"Selama Jokowi tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, maka Aksi Kamisan ini layak disebut sebaga...
Selanjutnya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung yang akan mempelajari lebih dulu dokumen itu.
Wiranto menegaskan bahwa keputusan pemerintah dibenarkan oleh hukum.
Prasetyo berujar pendekatan penanganan yang akan diambil kemungkinan masih sama seperti era Luhut, y...
Imdadun melihat Luhut Pandjaitan sudah berhasil menginisiasi gagasan awal rekonsiliasi untuk menyel...
Komnas HAM menyimpulkan, terdapat bukti pelanggaran HAM berat pada peristiwa Simpang Kertas Kraft A...
Koalisi yakin pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo mampu melakukannya.
Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan kasus pelanggaran HAM masa lalu ditutup pada tanggal 2 Mei 2016.
Kejaksaan Agung menilai jalur nonyudisial paling masuk akal untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM ...
Pemerintah bisa menggunakan peraturan presiden sebagai dasar untuk melakukan rekonsiliasi.
Pemerintah menolak mengadilkan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Luhut mengatakan pemerintah tetap mengambil jalur non-yudisial sebagai penyelesaian kasus 1965.
Di sisi lain, kata Prasetyo, upaya rekonsiliasi antara pelaku
dan korban tragedi 65 tetap dila...
Yassona menilai kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 1965 bisa diselesaikan dengan cara Indonesi...
Namun, jika memang tidak ada bukti, Johan mengatakan kasus-kasus itu akan diselesaikan dengan langka...
Seperti apa solusi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang
akan ditempuh pemerintahan Jok...
Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyelesaikan kasus HAM masa lalu agar ti...
Kontras menilai satu tahun menjabat Jaksa Agung, Prasetyo gagal menyelesaikan pelanggaran HAM berat ...
Hakim juga meminta agar arsip-arsip terkait peristiwa September 1965 dibuka.
Para hakim menyatakan telah terjadi pembunuhan massal, pemenjaraan ilegal tanpa pengadilan, dan perl...
JK berpendapat, Belanda tak pada tempatnya mengizinkan pengadilan itu sebab di zaman penjajahan bany...
Jusuf Kalla memastikan pemerintah tidak akan meminta maaf atas kejadian yang terjadi pada 1965.
Jusuf Kalla menyatakan: "Jadi jangan mengadili Indonesia, kita adili Belanda juga kalau mereka macam...
Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih melakukan penyelidikan atas beberapa kasus pelanggaran HAM b...
Menurut Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965, ada sekelompok massa yang bakal menyerang l...
Penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu masih tarik-ulur. Langkah konkretnya belum ...
Jaksa Agung Prasetyo berujar, "kenapa cara ini tidak dicoba?".
Kenapa Komnas HAM tak sepakat kasus 1965 dibawa ke pengadilan
HAM Adhoc?
Para korban HAM masa lalu meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran tambahan terhadap frasa "k...
Ahli waris korban kekejaman Westerling di Sulawesi Selatan tidak setuju jika hanya 23 orang yang men...
Menurut Hafid, Komnas HAM akan bersinergi dengan Kejaksaan Agung.
Jika Jokowi blusukan ke kantor BIN, diharapkan berbagai bukti dan pelanggaran HAM itu dapat terungka...
Presiden yang terkenal suka blusukan itu lebih memilih menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM,...
"Kalau benar begitu, coba Hendropriyono ke sini dan membuktikannya."
Para korban, menurut Hendropriyono, dikumpulkan di suatu pondok dan tidak diizinkan keluar oleh Wars...
Keputusan presiden yang diminta adalah tentang komite kepresidenan terkait dengan penuntasan kasus p...
Bila Pengadilan Jakarta Pusat menolak permohonan Komnas, menurut
Natalius, pihaknya akan menya...
"TNI tak akan mengurusi pemanggilan purnawirawan oleh pengadilan, KPK, atau Komnas HAM."
Fachrul Razi pun menyindir bekas komandan Kopassus yang maju sebagai calon presiden itu.