Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU
Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS...
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 ...
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyayangkan perkembangan pembahasan revisi UU Penyiara...
Intervensi kalangan industri rokok bisa mempengaruhi kementerian sektor terdepan tentang rekomendasi...
PDI Perjuangan dianggap layak mendapat kursi pimpinan DPR.
Ia menyarankan agar RUU itu dikembalikan kepada pemerintah terlebih dulu untuk menyinkronkan RUU Ter...
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim...
Undang-undang tersebut antara lain UU Tabungan Perumahan Rakyat dan UU Pengampunan Pajak.
Dua fraksi di DPR belum setuju dengan ketentuan anggota Dewan harus mendur jika maju dalam pilkada.
DPR akan mengesahkan 40 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 20...
Kepala BNN Budi Waseso menegaskan ia tidak bermaksud meniadakan rehabilitasi pengguna narkoba.
Constitutional Review Labour, Research, and Consulting menilai setidaknya ada tiga isu pokok yang ha...
DPR RI dan Kadin telah menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan proses legislasi.
"Harusnya Undang-Undang Ormas mewajibkan seluruh ormas harus berbadan hukum," kata Chaerul.
Menurut UU ASN, status hakim adhoc bukan pejabat negara.
Puan masih dianggap anak kecil oleh politikus partai lain.
Pemerintahan yang dipilih langsung akan lebih mendengar keinginan masyarakat.
"Tidak ada UU yang sempurna, tapi perubahan UU KPK tidak perlu dilakukan saat ini."
RUU Ormas tidak lebih baik dibandingkan dengan produk Orde Baru, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1...
Ketua Badan Legislasi Ignatisu Mulyono mengatakan pembahasan revisi Undang-undang KPK bisa dilakukan...
RUU Kesehatan Jiwa membahas hak dan kewajiban orang yang mengalami gangguan jiwa, termasuk keluargan...
Soal apa yang akan dilakukan Komisi Hukum terhadap draf ini setelah penarikan masih belum dibicaraka...
Draf revisi yang diajukan pemerintah dianggap masih rawan penyimpangan.
"Pemerintah sama sekali tak mendengarkan kritikan berbagai pihak mengenai sejumlah pasal bermasalah....
Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat secara komprehensif.
Dikembalikan ke panitia khusus karena banyak isu substansial yang belum tuntas selama dibahas di pan...
Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, mengakui banyak rancangan undang-un...
Penyidik independen sudah ada dalam aturan yang kini berlaku.
Sulitnya menyamakan persepsi ini menyebabkan lambatnya penyelesaian rancangan undang-undang menjadi ...
Namun, PSHK tak terlalu optimistis 8 undang-undang tersebut akan selesai sampai akhir tahun nanti.
"Ini untuk memperkuat sistem presidensial, Presiden yang dipilih 60 persen rakyat dengan mudahnya di...
DPR diminta punya keberanian mengesahkan RUU BPJS pada batas waktu yang telah ditentukan, yakni 22 J...
Lembaga yang punya otoritas penyadapan yang diatur dalam undang-undang baru KPK, Kepolisian, Kejaksa...
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Presiden menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Pertanahan untuk menjamin kepastian investor progra...
Pergeseran tanggal tersebut diputuskan setelah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. "Batas toler...
Direktur Utama PT.Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menyatakan pihaknya tidak menolak apabila peme...
Dewan Perwakilan Rakyat mengaku tidak akan terburu-buru mensahkan Rancangan Undang-undang Intelijen.
Fraksinya, kata anggota Komisi Pertahanan DPR itu, telah sepakat tak ingin menyetujui beleid yang be...
Pimpinan DPR kembali memanggil delapan menteri untuk menggelar rapat konsultasi membahas RUU BPJS y...
Apalagi, Rieke menambahkan, surat yang diteken Mustafa Abubakar itu tidak ditujukan atau ditembuskan...
Setidaknya ada lima point persoalan yang perlu dikritisi dari Rancangan Undang-undang Keamanan Nasio...
"Dengan undang-undang ini, semua instansi dan unsur keamanan nasional yang mempunyai kuasa khusus it...
Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan Rancangan Undang undang Intelijen segera dibahas panitia kerja DP...
Antara lain Rancangan Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS), RUU Otori...
"Jadi, kalau ada yang macet-macet, langsung direct kepada Presiden," kata Wakil Ketua DPR, Anis Matt...
Karena takut membuat aturan yang bisa dinilai melanggar HAM, banyak rencana penyusunan rancangan und...
RUU tersebut tak hanya mengatur soal pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Namun juga berisi penentua...
Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Mahk...
Polemik Undang-Undang MK yang kemarin baru disahkan muncul karena sejumlah kewenangan MK dikebiri.