atau cari berdasarkan hari
Di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan sejumlah alasan terkait perizinan.
Dua orang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.
"Sekarang ini pemerintah sedang betul-betul, dan sungguh-sungguh mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi," kata Yasonna Laoly.
"Kalau dari pengusaha sih berharap yang lebih cepat," kata Ketua GP Farmasi Vincent Harjanto menanggapi rencana Menkes Terawan.
"Siapa saja yang ingin investasi, tinggal serahkan dokumen, lalu tidur sekejap. Besok pagi, saya teken. Ini tips yang disampaikan Presiden Jokowi."
Masih banyak tugas lain yang harus diselesaikan oleh Menkes Terawan ketimbang mempermasalahkan soal izin obat yang telah berjalan baik selama ini.
Edhy Prabowo mengusulkan hal itu karena tenaga kerja untuk mengurus terkait perizinan sektor kelautan dan perikanan masih belum memadai jumlahnya
Masalah perizinan investasi muncul dalam bentuk surat-surat izin khusus atau rekomendasi, sertifikasi, surat Dirjen, hingga peraturan menteri.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran memerintahkan 14 bupati di wilayahnya untuk memangkas perda yang menghambat investasi.
Edhy Prabowo berjanji akan memangkas perizinan di sektor perikanan, yang saat ini mencapai 14 hari, menjadi 2 hingga 3 hari saja.
Omnibus Law ini akan mencakup ekosistem penyederhanaan perizinan dan investasi.
Salah satu alat yang bisa mendorong percepatan proses perizinan adalah tanda tangan digital tersertifikasi.
Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto mengklaim pihaknya mengikuti instruksi Presiden Jokowi dengan cepat memproses izin lokasi perairan.
Sekjen Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto mengatakan salah satu formula utama mendongkrak produksi migas adalah memangkas peraturan perizinan.
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengharapkan proses perizinan bisa selesai lebih cepat dari adanya program magang PNS di badan usaha sektor ESDM.
"Korupsi terjadi karena memang berasal dari perizinan yakni dari suap perizinan. Suap terjadi karena orang itu minta izin."
Para petani hutan Bojonegoro yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) menagih ke Presiden Jokowi
Penghapusan IMB ditengarai salah satunya karena proses pengurusan syarat oleh pemilik tanah dan bangunan itu bisa makan waktu yang sangat lama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tengah menggeber penyelesaian Omnibus Law
Jokowi akan mengintensifkan pembahasan tentang perbaikan ekosistem investasi dalam menghadapi ekonomi global.
