atau cari berdasarkan hari
Pemerintah telah mengeluarkan aturan turunan UU Cipta Kerja berupa Peraturan Pemerintah dan Perpres. Ada 45 PP dan 4 Perpres
Jokowi resmi meneken PP Nomor 35 Tahun 2021 turunan UU Cipta Kerja yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hingga PHK
Pemerintah tengah merampungkan sejumlah aturan turunan dari Undang-undang atau UU Cipta Kerja.
Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa Undang-undang Cipta Kerja merugikan buruh.
Cuitan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Twitter yang menyebutkan dukungan Bank Dunia terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja berkembang viral.
Menaker menyatakan aturan terkait pesangon yang tertera dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sering kali tak dijalankan.
Draf Omnibus Law Undang-undang Law Cipta Kerja akhirnya mentok di 812 halaman setelah direvisi dan dirombak berulang kali.
Ida Fauziyah menjelaskan, kemampuan dunia usaha yang berbeda-beda menjadi salah satu alasan pemerintah membuat Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Maia Estianty menyoroti kehidupan pekerja seni yang tidak pernah mendapat pesangon dan gaji bulanan.
Pemerintah melobi DPR agar menurunkan besaran pesangon dalam UU Cipta Kerja. Ketua Partai diminta mengawal usulan pemerintah.
Menaker Ida Fauziyah membeberkan alasan penetapan besar pesangon yang akan diterima pekerja yang terkena PHK seperti diatur di UU Cipta Kerja.
Menaker mengatakan pemerintah akan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan sebagai bagian dari komponen pesangon bagi pekerja yang kena PHK.
Sejumlah pihak menilai ramainya penolakan dari masyarakat terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja bakal membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia.
Menteri Airlangga Hartarto memastikan UU Cipta Kerja tidak akan mengurangi hak-hak buruh, termasuk pendapatan.
Khusus Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja setidaknya menghapus 5 pasal terkait pesangon.
Penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja terkait program pensiun dan pesangon pekerja diharapkan tidak merugikan persiapan pensiun para pekerja.
Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk melihat dulu perkembangan penerapan UU Cipta Kerja ini.
UU Cipta Kerja mengatur hak pesangon bagi pekerja yang kena PHK. Besaran pesangon ini lebih kecil dari yang dibahas pada rapat 3 Oktober.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebutkan persyaratan PHK di Omnibus Law Cipta Kerja tetap mengikuti UU Ketenagakerjaan.
DPR sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja pada Sabtu, 3 Oktober lalu.
