atau cari berdasarkan hari
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta anak buahnya menggelar riset plus minus Pilkada Langsung maupun tak langsung.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai para elite politik seakan-akan menyalahkan masyarakat atas tingginya biaya Pilkada langsung.
Yang penting dalam pilkada, kata dia, prinsip-prinsip penegakan hukumnya yakni harus jujur dan adil, tanpa politik uang, dan tak ada praktik koruptif.
Menurut Denny Indrayana, Pilkada yang merusak demokrasi adalah yang marak dengan praktik politik uang.
Janji-janji gombal kampanye dianggap sebagai cara berdemokrasi yang buruk.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil termasuk yang tidak sreg dengan wacana pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Pilkada yang sudah asimetris itulah dianggap perlu diperluas guna mengakomodasi kebutuhan daerah yang berbeda-beda.
Mendagri memunculkan sistem pilkada asimetris sebagai salah satu solusi atas Pilkada Langsung yang saat ini berlaku.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut ada sejumlah opsi dalam evaluasi sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Ganjar Pranowo mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar hati-hati dalam mengevaluasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung.
Perludem menyebut ongkos Pilkada langsung menjadi bengkak karena calon mengeluarkan pos anggaran ilegal.
ICW menantang Mendagri Tito Karnavian membenahi sistem kepartai. Langkah ini dinilai lebih pas ketimbang mempersoalkan Pilkada langsung.
Menurut politikus PDIP ini, partainya menilai tidak ada yang mendesak untuk merevisi UU Pilkada.
Pembahasan internal di PDIP menyatakan pelaksanaan pilkada langsung belum perlu diubah.
Tito Karnavian mengatakan biaya politik untuk Pilkada langsung sangat tinggi. Ia menantang kepala daerah yang bayar Rp 0 untuk bertemu dengannya.
Bupati kalau gak punya 30 M, kata Tito Karnavian, gak akan berani. Apalagi Gubernur.
Sejak 2014, kata Arwani, ketika pembahasan UU Pilkada, PPP sependapat dengan pemerintah saat itu bahwa pelaksanaan Pilkada langsung lebih banyak kerug
Partai Demokrat setuju evaluasi Pilkada langsung dan kembali ke DPRD. Tapi, pelaksanaannya setelah Pemilu 2024.
PKS menolak usul Mendagri Tito Karnavian mengubah Pilkada langsung menjadi pemilihan lewat DPRD.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak setuju pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung dihapus.
Menurut Fadjroel Rachman pilkada langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998.
Ray Rangkuti menilai pemikiran mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung yang dilontarkan Mendagri menunjukkan visi Presiden Jokowi dan PDIP.
Pengamat politik dan pemilu Ray Rangkuti menyebut rencana pemerintah mengevaluasi Pilkada langsung, akan meningkatkan ancaman dari sistem oligarki.
PDIP setuju jika Pilkada langsung dievaluasi. Partai ini ingin kembali ke musyawarah mufakat.
