atau cari berdasarkan hari
Bab II tentang Tata Cara PPDB pasal 14 ayat 4 menjelaskan, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW.
Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar: USBN, Ujian Nasional, RPP, dan PPDB zonasi.
Menteri Pendidikan yang menggantikan Anies mempertanyakan kebijakan sang gubernur tak menerapkan PPDB sesuai peraturan menteri yang baru.
Mendikbud Muhadjir berencana meminta penjelasan dari Anies mengenai kebijakan PPDB di DKI yang belum menerapkan zonasi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bakal minta penjelasan pemerintah DKI Jakarta belum menjalankan kebijakan PPDB sesuai Permendikbud.
Pihak sekolah menampung siswa di luar jalur PPDB Online dan kuota yang ditetapkan sebelumnya.
Para siswa itu sangat gembira bisa lolos PPDB sesuai pilihan. Mereka berjanji giat belajar dan berterima kasih kepada DKR Kota Depok.
Sekolah Menengah Atas Negeri 28 Jakarta menyatakan penerapan sistem zonasi berbasis wilayah pada PPDB DKI tahun ini sudah tepat.
Sekolah Menengah Atas Negeri 28 Jakarta menyarakan perlunya penyesuaian terhadap kuota afirmasi PPDB dari jalur zonasi.
ada hari pertama sekolah, sejumlah orang tua siswa di SDN Manggarai 01 Jakarta Selatan mengapresiasi sistem PPDB 2019 dengan jalur zonasi.
Di sekolah baru itu jumlah bangku yang disediakan sebanyak 108 untuk tiga rombongan belajar atau kelas.
Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Junaedi mengatakan sistem PPDB zonasi untuk provinsi DKI Jakarta tetap mengutamakan nilai Ujian Nasional.
Ganjar Pranowo mengatakan ada pejabat penting yang menekan dia agar anaknya bisa lolos PPDB.
KPAI akan mengajukan usulan kepada Presiden Joko Widodo mengenai peraturan presiden kebijakan zonasi sekolah dalam PPDB.
Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru disingkat PPDB tahap kedua pada 8-9 Juli 2019.
Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten menyiapkan posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Tahun 2019.
Ada jalur inklusi di PPDB SMAN Jakarta. Pendaftarannya tak melalui sekolah tapi lewat pemerintah daerah.
Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten akan memanggil kembali Kepala SMKN 1 Kabupaten Tangerang atau SMKN Panongan terkait dugaan kecurangan PPDB.
Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Jakarta tidak meluluskan sembilan anak kelas X pada pergantian tahun ajaran 2019/2020 atau musim PPDB 2019.
Kepala SMAN 3 Kabupaten Tangerang Dedi Hidayat menyebut belum memutuskan menerima 10 siswa yang orang tuanya memprotes kebijakan PPDB di sekolah itu.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahridin menegaskan jumlah SMA dan SMP Negeri di Kota Bogor masih kurang dibanding siswa di PPDB 2019.
Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan berdasarkan pantauan tim ombusman, DKI belum menerapkan PPDB zonasi.
Petugas PPDB berteriak meminta pintu segera ditutup. Beberapa orang tua siswa tampak kebingungan.
Daya tampung sekolah dalam PPDB tahun ini hanya sekitar 31 persen dari lulusan sekolah dasar yang mencapai 43.786 murid.
Pada Selasa, 1 Juli 2019, sejumlah orang tua siswa menyampaikan protes panitia PPDB SMAN 3 Curug karena anaknya tersingkir dari seleksi.
Ombudsman tengah menyelidiki dugaan adanya praktik jual beli bangku dalam proses PPDB di SMKN 1 Panongan.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ujang Rafiudin menyebutkan para orang tua murid yang protes harus memaklumi proses PPDB.
Dari hasil pemeriksaan, diduga ada kesalahan pada operator verifikasi radius saat pra pendaftaran PPDB. Jarak dihitung dari tiang bendera sekolah.
Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyalahkan orang tua murid penyebab kekacauan dalam verifikasi jarak rumah-sekolah pakai google maps di PPDB.
Modus manipulasi data PPDB di Kota Bogor antara lain pada KTP, KK, dan data prestasi.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, tidak bisa berdiam diri dengan dalih sistem zonasi PPDB bukan tanggung jawab dia.
Ia menduga ada kesalahan penempatan titik ketika verifikasi PPDB di Bekasi pada 20 Juni 2019.
Roy meminta pemerintah Kota Depok mengupayakan seluruh siswa miskin bersekolah di sekolah negeri tanpa dipersulit dengan sistem zonasi dalam PPDB.
Belasan orang tua murid yang anaknya tak diterima di SMAN 1 Tangerang Selatan melakukan protes di sekolah, terkait gagal lolos PPDB Online.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan Permendikbud soal PPDB 2019 tidak cocok diterapkan di wilayahnya.
Puluhan orang tua siswa berbondong mengantarkan anaknya mendaftar ke SMP Negeri 1 Kota Bekasi di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur di hari pertama PPDB.
Belasan orangtua murid meminta transparansi PPDB online di SMA Negeri 1 Tangerang Selatan yang ganjil karena pengumuman telat dua hari.
Pengumuman PPDB 2019 di Tangerang diundur menjadi hari ini meski dijadwalkan pada 29 Juni 2019.
Temuan manipulasi alamat peserta PPDB 2019 itu ditemukan Wali Kota Bogor Bima Arya saat melakukan sidak di Kelurahan Paledang.
Menurut Ombudsman sudah ada laporan dugaan jual-beli bangku di PPDB SMK negeri Kabupaten Tangerang.
Bambang menilai Provinsi Banten tidak siap mengadakan PPDB 2019, antara lain dilihat dari pengunduran pengumuman PPDB.
Ombudsman berpendapat bukan tidak mungkin penundaan pengumuman PPDB berpotensi disalahgunakan oleh panitia.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menemukan dua peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 beralamat fiktif.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menemukan dugaan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2019 di Kota Bogor.
Sistem zonasi PPDB 2019 ada plus minusnya. Plusnya, anak tidak kelelahan di perjalanan karena jarak sekolah dengan rumah dekat. Ruginya?
Anis menduga pendaftar SMKN 14 Bekasi sepi karena sistem zonasi sekolah pada PPDB 2019.
Tangga laki-laki dan tangga perempuan di SMPN di Jakarta ini viral. Simak alasan sekolah menerapkannya.
Pengaduan yang diterima Ombudsman setempat, baik dari PPDB tingkat SMP maupun SMA, masih didominasi persoalan sosialisasi aturan.
Kuota siswa SMP negeri di Kota Bekasi dalam PPDB 2019 sebanyak 14.544 kursi yang tersebar di 56 sekolah.
Sistem zonasi sekolah xdalam PPDB dinilai merugikan siswa yang nilainya tak begitu tinggi meski tempat tinggalnya masuk zonasi.
