atau cari berdasarkan hari
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan membebaskan tarif pengurusan sertifikat produk halal.
Kartu kredit syariah ini tidak bisa digunakan di tempat seperti pub, diskotik, tempat perjudian, karaoke, atau escort services.
Apindo mengusulkan adanya konsep strata industri dalam kewajiban sertifikasi halal
MUI mengakui memang aturan tersebut dibuat untuk menjaga status halal sebuah restoran.
Menyoal toko roti waralaba asal Korea, Tous Les Jours, Ketua Asosiasi Franchise menyebut franchisee tidak boleh memodifikasi aturan.
Diserbu bintang satu netizen, rating aplikasi merek parfum asal Perancis, Tous Les Jours ikut terjun bebas.
Manajemen Tous Les Jours Indonesia pun membantah larangan penulisan ucapan Natal, Imlek, Valentine, dan Halloween di atas kue.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin industri produk halal dikembangkan dan diperluas. Dengan demikian ekonomi dan keuangan syariah bisa ditingkatkan.
Tokopedia meluncurkan fitur baru Tokopedia Salam, mempermudah pencarian produk halal.
Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia akan didorong menjadi pengekspor produk halal.
Ombudsman menuturkan pemberlakuan sertifikasi halal yang tertuang dalam UU tentang Jaminan Produk Halal berpotensi maladministrasi
Mulai hari ini pemerintah mewajibkan semua produk berlabel halal.
Ketua Umum Gappmi Adhi S Lukman masih menunggu dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur detail biaya sertifikasi halal.
Pemerintah siap menyelenggarakan jaminan produk halal atau JPH mulai besok, Kamis, 17 Oktober 2019.
BPJPH Kementerian Agama akan "menjemput bola" guna mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan sertifikat halal.
Thailand meskipun bukan negara muslim tetapi bisa menyediakan produk halal yang bisa menyuplai permintaan dunia.
Pengekspor komoditas halal masih didominasi asal negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
Produk makanan dan minuman adalah yang pertama diiwajibkan bersertifikat halal seiring berlakunya UU Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019.
Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy menuturkan monitoring kesiapan UU JPH tersebut sudah dilakukan pada Agustus dan September lalu.
Ombudsman menyoroti sejumlah hal yang belum siap menjelang pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bulan depan.
