RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Masih Terganjal Dukungan Fraksi di DPR
Rapat pleno di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk mengambil keputusan terhadap naskah RUU Tindak ...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Rapat pleno di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk mengambil keputusan terhadap naskah RUU Tindak ...
Dia menekankan daftar Prolegnas 2020-2024, yang masih memperlihatkan watak kelembagaan DPR yang meng...
Jumlah RUU Prolegnas 2020 sebenarnya sudah berkurang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 55 RUU. Na...
Menurut Lucius, Prolegnas dari periode ke periode pada akhirnya hanya menjadi pajangan.
Ace Hasan menilai 248 RUU itu perlu dikaji lagi.
DPR 2019-2024 menargetkan 135 UU disahkan.
Pada periode itu hanya 3 dari 40 RUU prioritas dalam Program Legislasi 2014-2019 yang disahkan oleh ...
Internal Komisi III DPR akan rapat internal, apakah RKUHP dibahas dari awal atau melanjutkan pembaha...
Proses legislasi ini seharusnya sinkron antara regulasi dengan apa yang dijanjikan dengan proses pol...
Penundaan pengesahan RUU Perkoperasian membuat Komisi Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) tidak me...
Bamsoet mengatakan akan menyerahkan kepada mahasiswa jika memang masih ada yang ingin menyampaikan p...
RUU Pertanahan itu telah diusulkan dan masuk program legislasi DPR sejak 7 tahun lalu.
DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Pekerja Sosial atau RUU Pekerja Sosial menjadi undang-...
Rapat paripurna tersebut akan mengagendakan pembicara tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap...
DPR 2014-2019 menyelesaikan 77 undang-undang, 15 di antaranya disahkan setahun terakhir.
"Bagaimana ini bisa cepat, kalau ini masih diteruskan," kata Jokowi.
Kata Jokowi, income anggota DPR lebih besar dari Menteri.
Pemerintah dan DPR sepakat mencabut draf RUU Permusikan dari Prolegnas.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Muhammad Sarmuji menilai kondisi tersebut membuat banyak peraturan m...
Formappi mencatat DPR baru mengesahkan empat rancangan undang-undang di masa sidang I.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan lembaganya bakal menyusun prioritas untuk Program Legisl...
Agus Hermanto menolak jika kinerja DPR disebut menurun. Sebab, kata dia, kerja DPR dalam fungsi peng...
Badan Musyawarah akan bacakan hasil usulan pembahasan RUU ini.
Baleg sepakat mengubah Undang-Undang MD3 sehingga PDIP sebagai pemenang pemilu akan mendapat jatah k...
Mekanisme revisi akan melalui Badan Musyawarah dan Badan Legislatif DPR.
DPR memang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Tapi itu tetap harus mendapat persetujuan pem...
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin menargetkan 60
persen produk legislasi...
Merujuk agenda di situs Dpr.go.id, Komisi Hukum seharusnya menggelar rapat dengar pendapat bersama k...
Ketua DPR Ade Komarudin memotong masa reses di bulan pertamanya menjadi pimpinan parlemen.
Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dalam ...
Ibas menilai reses penting untuk memberi kesempatan anggota DPR menemui konstituen.
Ade Komaruddin berharap pengurangan masa reses agar dewan bisa lebih fokus pada tugasnya diantaranya...
Parlemen akan membatasi pembahasan produk hukum.
Pemerintah akan memberdayakan para penyandang disabilitas.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR sudah introspeksi diri terhadap kinerja DPR yang tidak menc...
Kata Ketua DPR Setya Novanto, peran presiden dalam pembuatan undang-undang juga dominan.
UU JPSK dan APBN memang menjadi salah satu fokus Kementerian Keuangan untuk segera diselesaikan bula...
Fadli Zon mengatakan DPR tak harus memproduksi undang-undang tiap masa depan.
Rumah aspirasi merupakan program baru yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pe...
Formappi menilai, sejak dilantik hingga kini, DPR tak maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat da...
Wahid menduga sisa RUU yang belum diketuk akan dimasukkan dalam Prolegnas 2014.
DPR ingin menjawab kekecewaan masyarakat soal buruknya kinerja legislasi parlemen.
Berdasarkan catatan Pramono, ada 275 program legislasi nasional pada tahun lalu.
Teguh Juwarno setuju dengan ide Marzuki Alie soal pengurangan waktu reses DPR.
Ada empat rancangan peraturan daerah yang tidak berhasil
diselesaikan DPRD Jawa Tengah.
Menteri Amir diminta prioritaskan perubahan KUHP
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membantah revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Kor...
Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Komis...
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan setidakny...
Dewan Perwakilan Rakyat didesak merombak program legislasi nasional. Pasalnya, selama ini program te...