atau cari berdasarkan hari
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis di hari Selasa kemarin, 20 Juli 2021 dimulai dari Jokowi umumkan PPKM Darurat resmi diperpanjang
Berita terkini ekonomi dan bisnis sejak pagi hingga Selasa malam ini, 20 Juli 2021 dimulai dari Kementerian Keuangan tambah dana perlindungan sosial
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menjadi Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI)
Prabowo mengatakan penyerahan ini patut dibanggakan. Pasalnya, pesawat kali ini adalah pesawat ketiga yang dibeli Senegal.
KPK mendalami persetujuan yang diberikan komisaris dalam pelaksanaan kerja sama dengan mitra penjualan PT DI
KPK memanggil 2 Komisaris PT Dirgantara Indonesia terkait penyidikan kasus korupsi penjualan dan pemasaran i PT DI Tahun 2007-2017
KPK memeriksa 2 mantan Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia terkait kasus korupsi di perusahaan tersebut.
KPK mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia
KPK memanggil beberapa pensiunan Tentara Nasional Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan dan pemasaran oleh PT. DI
Sertifikasi untuk pesawat N219 yang dikembangkan LAPAN dan PT DI ini telah molor dari target awal 2019.
KPK memeriksa Bupati Blora 2010-2021 Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Djoko Nugroho dalam kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia
KPK periksa Bupati Blora Letnan Kolonel Infantri (Purnawirawan) Djoko Nugroho untuk diperiksa dalam kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Budi dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Ronaldo Zailani sebagai tersangka.
Dalam kasus dugaan Korupsi PT DI, KPK menilai sejumlah pihak telah melakukan korupsi yang merugikan negara sebanyak Rp 330 miliar.
KPK memanggil Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Suharsono dalam kasus korupsi di PT DI
PT DI akan memproduksi 500 unit ventilator Vent-I per bulan.
KPK menyatakan PT DI membayarkan uang kepada enam perusahaan rekanan. Namun, proyek itu tak pernah dilaksanakan.
Selama 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT DI kepada enam perusahaan mitra/agen itu Rp 330 miliar.
KPK menyangka Budi dan Irzal serta sejumlah pihak telah melakukan korupsi di PT DI yang merugikan negara sebanyak Rp 330 miliar.
Dianggap berhasil memperbaiki PT Pindad, Presiden B.J Habibie merekomendasikan kepada SBY untuk menugasi ahli robot ini memimpin PT DI pada 2007.
