atau cari berdasarkan hari
"Kita masih sering mendengar keluhan bahwa keputusan Ombudsman RI itu banyak sekali yang tidak ditindaklanjuti pemerintah," kata Mahfud Md.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong agar pelayanan publik bisa hadir secara profesional dan berkeadilan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat beradaptasi dengan transformasi digital
Jokowi menyebut pemerintah harus tetap mempercepat reformasi birokrasi dan struktural di tengah wabah Covid-19 ini.
residen Joko Widodo atau Jokowi mengaku paham masih banyak regulasi dan birokrasi rumit yang menghambat pengusaha UMKM
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengklaim Presiden Jokowi tak pernah mengabaikan janji hingga tahun pertama periode kedua pemerintahannya.
Wapres Ma'ruf Amin juga meminta Polri beradaptasi dalam menyesuaikan perkembangan tantangan terkait masalah kamtibmas.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuffron mengatakan kegiatan ini untuk memamerkan praktek dan pengalaman yang dilaksanakan kementrian/lembaga hingga desa
Menurut Jokowi, pihak yang berkepentingan terhadap perizinan bukan hanya pelaku besar, tapi juga UMKM.
Jokowi memperingatkan agar tidak ada yang memanfaatkan regulasi yang belum sinkron itu untuk menakuti-nakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat.
Tjahjo Kumolo melaporkan terhitung bulan akhir Juli 2020 telah selesai kurang lebih 68 persen dari perubahan jabatan struktural ke fungsional
"Kementerian Hukum dan HAM akan mengusulkan 520 Satuan Kerja kepada Kemenpan RB," kata Yasonna.
"Komitmen saja tidak cukup, sebagai pamong praja muda saudara harus jadi penggerak inovasi, menjadi motor reformasi birokrasi," kata Jokowi.
"Sekarang dan ke depan, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara cepat mengalahkan negara yang lambat," kata Jokowi.
"Visi-misi Presiden terkait reformasi birokrasi menjadi dasar evaluasi pengintegrasian dan penghapusan 18 lembaga negara," kata Tjahjo Kumolo.
Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB menampung aspirasi instansi pusat yang hendak dievaluasi pelayanan publik
Ma'ruf Amin menyatakan dana Rp22 triliun untuk pengembangan teknologi digital atau digitalisasi dalam layanan pemerintahan seperti reformasi birokrasi
Reformasi birokrasi yang diterapkan pada PNS dan lembaga ini ditargetkan dapat selesai di akhir tahun 2020.
Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah mulai mengkaji pembubaran lembaga negara atau komisi negara untuk merampingkan birokrasi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pandemi Covid-19 mempercepat reformasi birokrasi.
