atau cari berdasarkan hari
The Economist Intelligence Unit, salah satu unit dari majalah The Economist memprediksi Jokowi, bakal menang dalam Pilpres ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Menurut JK, para pengusaha memberikan gratifikasi untuk membeli kecepatan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hari ini bakal menyerahkan penghargaan kepada 205 unit kerja.
Menurut Mahfud MD, ada beberapa kebijakan yang dijual oleh sekelompok orang di Indonesia demi kepentingan asing.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara di seminar World Accountant Congress atau Kongres Akuntasi Dunia di Sydney, Australia.
Sandiaga Uno berada di acara Antam Gold Run bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, lalu menuturkan hal yang dibahas ketika keduanya bertemu.
Jokowi akan mengeluarkan kebijakan terbaru yang memaksa semua kementerian, lembaga, dan instansi daerah menerapkan online single submission.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya pengalaman tak mengenakkan saat mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP).
Kementerian ESDM mencabut 32 peraturan menteri terkait minerba untuk memangkas perizinan investasi seperti yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram dengan masih banyaknya temuan di lapangan soal sistem perizinan yang makan waktu berlarut-larut.
Pemerintah mengubah aturan tentang pemberian kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mulai tahun ini.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi gatal ingin memangkas peraturan-peraturan yang mempersulit proses perizinan atau administrasi.
Jokowi menegaskan akan selalu mengecek pekerjannya dan tidak sekedar seremonial.
Ketua DPR Setya Novanto sudah dua kali mengangkat Sekjen DPR tanpa proses seleksi terbuka.
Kepala Deputi Riset Kebijakan LAN Muhammad Taufiq mengakui belum adanya perubahan signifikan terkait agenda reformasi birokrasi di Indonesia.
Haris Azhar, mantan Koordinator Kontras, menyebutkan pekerjaan rumah tuntaskan agenda reformasi masih banyak.
Pemerintah kembali akan menyederhanakan delapan lembaga nonstruktural (LNS) dalam waktu dekat. Salah satunya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.
Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal berfokus memperbaiki indikator kemudahan berbisnis dengan melakukan reformasi pelayanan bea cukai dan pajak.
Damanik menegaskan, ke depan harus ada keberanian dari Kemenpan-ARB untuk mengeluarkan diskresi.
