atau cari berdasarkan hari
Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) pedoman kriterian implementasi UU ITE
Pemerintah akan membuat buku saku yang berisi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE untuk aparat penegak hukum
Menurut Sugeng Purnomo, SKB UU ITE ini dibutuhkan sebagai komitmen para aparat hukum untuk mengisi kekosongan yang ada.
Damar juga menyayangkan draf SKB UU ITE tersebut belum pernah dibuka kepada publik sehingga minim partisipasi publik.
SKB UU ITE bukan untuk membuat norma hukum baru, melainkan untuk memperjelas norma yang sudah diatur dalam undang-undang.
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mendorong revisi UU ITE.
Kominfo, Kepolisian dan Kejaksaan Agung resmi meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE.
Revisi UU ITE merupakan inisiatif pemerintah. Beberapa kali, Presiden Joko Widodo juga menghimbau mengenai perubahan aturan tersebut.
Ada empat pasal yang diperbarui dan satu pasal baru yang ditambahkan dalam revisi UU ITE.
"Kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini terjadi penyebaran berita bohong," kata Sugeng dalam jumpa pers revisi terbatas UU ITE.
Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan mencabut UU ITE.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berharap pembahasan revisi UU ITE berjalan cepat karena hanya beberapa pasal yang diubah.
Menkumham Yasonna Laoly menyatakan alasan pemerintah menilai UU ITE masih diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan internet
Yasonna berjanji bahwa revisi UU ITE yang akan diajukan pemerintah bakalmenyelesaikan polemik soal pasal karet yang dipermasalahkan
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, menyebut, DPR RI saat ini dalam posisi menunggu draf revisi UU ITE dari pemerintah
Pemerintah memutuskan akan mengajukan revisi terbatas terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Jokowi meminta SKB tiga kementerian/lembaga,terkait dengan pedoman penafsiran UU ITE segera diluncurkan.
Mahfud Md menyatakan bahwa tim kajiansudah menyelesaikan tugas menelaah sejumlah pasal dalam UU ITE dan merampungkan draf pedoman implementasinya
Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda akan merevisi pasal karet UU ITE. Alih-alih, mereka akan menambah pasal pidana penyebar kabar tak lengkap.
4 pasal dalam UU ITE yang disusun pedoman implementasinya adalah Pasal 27 (empat ayat), Pasal 28 (dua ayat), Pasal 29, serta pasal 36.
Ketua Tim Revisi UU ITE Sugeng Purnomo menjelaskan bahwa akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C.
Johnny G. Plate belum memastikan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE masuk menjadi Prolegnas 2021
Wacana revisi UU ITE pernah digulirkan pemerintah, apa kabarnya kini? Atau akan berhenti menjadi pedoman interpretasi UU ITE? ICJR: Cabut pasal karet
Mahfud Md menyebut Presiden Jokowi memberi perhatian khusus pada Pasal 27 UU ITE yang selama ini banyak memakan korban.
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menyatakan mendukung revisi pasal karet dalam UU ITE.
Kasus Stella Monica menambah daftar panjang korban UU ITE. Padahal, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan revisi UU ITE.
Stella Monica jadi tersangka UU ITE atas laporan dari pengelola klinik yang berlatar belakang seorang dokter.
Mantan Ketua MA Bagir Manan mengusulkan upaya relaksasi atau pengenduran dalam penerapan UU ITE sambil menunggu revisinya
Tim kajian UU ITE menampung berbagai masukan dari pakar hukum pidana, cyber law, serta sosiolog.
Usman menyebut Bareskrim yang akan memberikan Badge Awards kepada warga yang melaporkan dugaan tindak pidana di medsos membuat orang makin takut
Ia menyebut kekecewaan terhadap ketidakseriusan pemerintah ini diutarakan oleh mereka yang pernah menjadi korban ketidakadilan UU ITE.
Kalangan pers berharap UU ITE tak hanya direvisi, namun juga tidak lagi mengancam kebebasan pers.
Organisasi pers memenuhi undangan dari Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
BIN menyebut revisi UU ITE memang perlu dipertimbangkan.
Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan dari analisa di media sosial publik merespons cukup baik atas rencana pemerintah merevisi UU ITE.
Revisi UU ITE yang digaungkan Presiden Jokowi tidak masuk prolegnas 2020-2024. Padahal sejumlah pasal berpotensi mengancam demokrasi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah memang belum mengajukan revisi UU ITE.
Willy Aditya memastikan bahwa Komisi II DPR RI telah menarik Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu dari daftar prolegnas
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan sejumlah isu di masyarakat termasuk revisi UU ITE perlu jadi fokus pengawasan DPR.
Banyak pihak sebut dalam UU ITE terdapat beberapa pasal karet, revisi UU ITE pun di gaungkan termasuk dari Presiden Jokowi. Bagaimana implementasinya?
Wakil Menteri Hukum dan HAM menyebut 3 pasal di UU ITE tidak memenuhi syarat legalitas
Tim Kajian UU ITE menghimpun masukan dan saran dari aktivis, praktisi, dan asosiasi pers setelah sebelumnya minta pendapat pelapor dan terlapor
Tim Kajian UU ITE mengundang Ravio Patra hingga Nikita Mirzani.
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi UU ITE
Tim kajian UU ITE mulai menggelar diskusi panel dengan beberapa narasumber seperti Bintang Emon, Dandhy Laksono, dan Baiq Nuril.
Kesepakatan baru terkait kontroversi UU ITE, kata Mahfud Md, bisa dilakukan jika ditemukan substansi watak haatzai artikelen pasal karet.
Tim kajian UU ITE akan melibatkan berbagai narasumber, termasuk pelapor dan terlapor dari tindak pidana ITE.
Koalisi masyarakat sipil mengkritik tim pengkaji UU ITE. Sebab, tak ada perwakilan independen seperti Komas HAM.
Direktur Eksekutif Voxpol Center meminta Jokowi mengusulkan revisi UU ITE ke DPR. Sama seperti ketika presiden mengintervensi RUU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pemerintah melibatkan pihak-pihak independen dalam Tim Kajian UU ITE.
