atau cari berdasarkan hari
Wacana revisi UU ITE pernah digulirkan pemerintah, apa kabarnya kini? Atau akan berhenti menjadi pedoman interpretasi UU ITE? ICJR: Cabut pasal karet
Mahfud Md menyebut Presiden Jokowi memberi perhatian khusus pada Pasal 27 UU ITE yang selama ini banyak memakan korban.
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menyatakan mendukung revisi pasal karet dalam UU ITE.
Kasus Stella Monica menambah daftar panjang korban UU ITE. Padahal, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan revisi UU ITE.
Stella Monica jadi tersangka UU ITE atas laporan dari pengelola klinik yang berlatar belakang seorang dokter.
Mantan Ketua MA Bagir Manan mengusulkan upaya relaksasi atau pengenduran dalam penerapan UU ITE sambil menunggu revisinya
Tim kajian UU ITE menampung berbagai masukan dari pakar hukum pidana, cyber law, serta sosiolog.
Usman menyebut Bareskrim yang akan memberikan Badge Awards kepada warga yang melaporkan dugaan tindak pidana di medsos membuat orang makin takut
Ia menyebut kekecewaan terhadap ketidakseriusan pemerintah ini diutarakan oleh mereka yang pernah menjadi korban ketidakadilan UU ITE.
Kalangan pers berharap UU ITE tak hanya direvisi, namun juga tidak lagi mengancam kebebasan pers.
Organisasi pers memenuhi undangan dari Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
BIN menyebut revisi UU ITE memang perlu dipertimbangkan.
Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan dari analisa di media sosial publik merespons cukup baik atas rencana pemerintah merevisi UU ITE.
Revisi UU ITE yang digaungkan Presiden Jokowi tidak masuk prolegnas 2020-2024. Padahal sejumlah pasal berpotensi mengancam demokrasi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah memang belum mengajukan revisi UU ITE.
Willy Aditya memastikan bahwa Komisi II DPR RI telah menarik Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu dari daftar prolegnas
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan sejumlah isu di masyarakat termasuk revisi UU ITE perlu jadi fokus pengawasan DPR.
Banyak pihak sebut dalam UU ITE terdapat beberapa pasal karet, revisi UU ITE pun di gaungkan termasuk dari Presiden Jokowi. Bagaimana implementasinya?
Wakil Menteri Hukum dan HAM menyebut 3 pasal di UU ITE tidak memenuhi syarat legalitas
Tim Kajian UU ITE menghimpun masukan dan saran dari aktivis, praktisi, dan asosiasi pers setelah sebelumnya minta pendapat pelapor dan terlapor
Tim Kajian UU ITE mengundang Ravio Patra hingga Nikita Mirzani.
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi UU ITE
Tim kajian UU ITE mulai menggelar diskusi panel dengan beberapa narasumber seperti Bintang Emon, Dandhy Laksono, dan Baiq Nuril.
Kesepakatan baru terkait kontroversi UU ITE, kata Mahfud Md, bisa dilakukan jika ditemukan substansi watak haatzai artikelen pasal karet.
Tim kajian UU ITE akan melibatkan berbagai narasumber, termasuk pelapor dan terlapor dari tindak pidana ITE.
Koalisi masyarakat sipil mengkritik tim pengkaji UU ITE. Sebab, tak ada perwakilan independen seperti Komas HAM.
Direktur Eksekutif Voxpol Center meminta Jokowi mengusulkan revisi UU ITE ke DPR. Sama seperti ketika presiden mengintervensi RUU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pemerintah melibatkan pihak-pihak independen dalam Tim Kajian UU ITE.
Asfinawati menengarai niat pemerintah lebih condong untuk membuat interpretasi ketimbang melakukan revisi UU ITE
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan ke dalam Prolegnas 2021.
Proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE akhirnya dimulai.
Menkominfo Johnny G. Plate menunjuk Henry Subiakto menjadi Ketua Subtim 1 kajian UU ITE. Bertugas merumuskan kriteria pasal-pasal multitafsir.
Mahfud MD memberikan waktu sekitar dua bulan kepada Tim Kajian mengenai kemungkinan melakukan revisi UU ITE.
Selain itu, BEM SI juga menuntut Polri agar lebih selektif dalam menanggapi laporan atau aduan pelanggaran UU ITE.
Pernyataan Jokowi yang ingin membuka peluang revisi UU ITE disambut baik masyarakat sipil. Berbeda kebijakan di level menteri.
Para korban penerapan UU ITE kompak mendesak pemerintah melakukan revisi. Mereka Berkumpul di acara "Mimbar Bebas Represi".
Hukum tentang internet baru berkembang beberapa dekade belakangan. Veronica Koman meminta Pemerintah tidak gengsi mengakui kegagalan UU ITE.
Staf Ahli Kemenkominfo Henry Subiakto berpendapat, UU ITE tak harus direvisi hanya karena banyak masalah dalam implementasinya.
Menurut Haris, Jokowi yang pertama mewacanakan revisi aturan, tapi menterinya bilang interpretasi resmi atas UU ITE.
YLBHI mengatakan revisi UU ITE bukan satu-satunya obat menyelesaikan masalah kebebasan berpendapat.
Fadjroel Rachman mengaku belum mendapat konfirmasi kembali ihwal kemungkinan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Mahfud Md mengatakan pemerintah membantuk 2 tim perihal UU ITE. Satu membahas kemungkinan revisi, lainnya soal penafsiran pasal karet.
Paguyuban Korban UU ITE mengatakan pejabat, pengusaha, dan polisi adalah kelompok yang palimng sering menggunakan aturan itu untuk melaporkan.
Anak buah Presiden Jokowi punya respon yang berbeda-beda dalam menyingkapi keinginan revisi UU ITE.
Mayoritas fraksi di DPR mendukung rencana Jokowi yang meminta revisi UU ITE. Namun, 2 partai melempar sinyal belum mendukung.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menyoroti sikap anak buah Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Alih-alih mempersiapkan revisi, anak buah Presiden justru mengarahkan pada pembuatan pedoman interpretasi UU Nomor 11 Tahun 2008 itu.
Kominfo mengatakan akan mendukung rencana revisi UU ITE.
"Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan K/L terkait membuat pedoman interpretasi resmi UU ITE," kata jubir Kemenkominfo.
Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah mempersilakan DPR untuk mengajukan revisi UU ITE sebagai inisiatif
Ada mekanisme yang harus ditempuh jika ingin memasukkan revisi UU ITE masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
