Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undan...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undan...
Partai Buruh aksi serentak, di Jakarta berpusat di DPR RI. Bawa lima tuntutan yang salah satunya men...
Partai Buruh akan menggugat UU PPP hasil revisi ke MK. Said Iqbal mengatakan partainya akan mengguga...
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh menuntut dua hal. Pertama pembatalan revisi UU PPP...
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz revisi UU PPP memiliki ni...