atau cari berdasarkan hari
Republik di Kongres mengusung RUU untuk mengganti nama jalan di depan Kedutaan Cina dengan nama dokter Li Wenliang yang mengungkap virus corona.
Ibas mengatakan, usulan-usulan pembahasan RUU harus sesuai dengan kebutuhan rakyat mengingat situasi sosial dan ekonomi masyarakat terancam memburuk.
Komnas Perempuan mencatat proses pembahasan RUU KUHP cenderung tertutup.
DPR berencana melakukan pembahasan sejumlah RUU yang sempat dikritik publik di tengah wabah Corona seperti sekarang.
Koalisi meminta DPR tak menjadikan wabah Corona sebagai alasan untuk membahas RKUHP secara tertutup.
DPR diminta hanya membahas RUU yang diperlukan di tengan situasi penyebaran wabah corona saja.
Draf RUU Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera
PPP meminta kritik RUU Ketahanan Keluarga tak disampaikan dengan nada kebencian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan segera menyerahkan draf omnibus law perpajakan ke DPR.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengklaim Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menyejahterakan pekerja bukan merugikan.
Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dijadwalkan selesai dalam beberapa hari ke depan.
Pemerintah akan mempublikasikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada minggu ini.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan RUU Cipta Lapangan Kerja dalam dalam tahap finalisasi.
Formappi menilai justru beberapa RUU yang krusial, tak ada dalam Prolegnas Priorotas 2020. Salah satunya UU KPK yang banyak dikritik.
Ketua Formappi Lucius Marius mengatakan RUU Larangan Minuman Beralkohol belum mendesak untuk disahkan.
Target Prolegnas periode ini (2019-2024) adalah 189 RUU Prolegnas dengan 50 Prolegnas prioritas pada 2020.
DPR dan Pemerintah menyetujui 50 RUU masuk prolegnas 2020. Ada RUU PKS dan RUU Pertanahan.
Menurut PSHK, berapa banyak RUU Prolegnas 2020 bergantung pada hasil kesepakatan pemerintah dan fraksi-fraksi.
Sebanyak 50 rancangan undang-undang (RUU) batal masuk prolegnas prioritas.
DPR sudah mengesahkan prolegnas 2020-2024
