atau cari berdasarkan hari
Wapres Ma'ruf Amin membantah bahwa draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menghilangkan kewajiban sertifikasi halal.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah jika omnibus law akan menghilangkan sertifikasi halal.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan omnibus law tak menghapus sertfikasi halal.
Usaha mikro dan kecil akan dibebaskan dari biaya mengurus sertifikasi halal. "Istilah yang muncul dalam pembahasan adalah di nol-rupiahkan."
Dalam konferensi pers di Pancoran Barat, Duren Tiga, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut pemerintah belum siap sertifikasi halal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan membebaskan tarif pengurusan sertifikat produk halal.
Apindo mengusulkan adanya konsep strata industri dalam kewajiban sertifikasi halal
MUI berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan produk bukan menerbitkan sertifikasi halal.
Shabu Hachi merepons informasi yang beredar ihwal kue tart ulang tahun yang tidak berlogo halal tidak bisa dikonsumsi di outlet.
Melalui proses sertifikasi halal, Anda baru harus mengurusnya lagi empat tahun sejak diterbitkan BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang menargetkan pada tahun ini ada 150 IKM yang memiliki sertifikasi halal
Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy menilai ada maladministrasi dalam penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal mulai 17 Oktober 2019.
Para pelaku usaha punya waktu lima tahun untuk mengantongi sertifikasi halal.
Mulai hari ini pemerintah mewajibkan semua produk berlabel halal.
Di aturan yang baru ini, Kementerian Agama akan menggantikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam menerbitkan sertifikasi halal.
Kemenkeu menargetkan tarif sertifikasi halal selesai hari ini.
Selama ini, JK menilai pengurusan sertifikat halal produk akan menguras biaya untuk UKM.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai kewajiban sertifikasi halal akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.
Penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019, dinilai berdampak terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
BPJPH Kementerian Agama akan "menjemput bola" guna mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan sertifikat halal.
