atau cari berdasarkan hari
Mereka menyatakan sidang paripurna DPR yang mengesahkan UU Minerba pada 12 Mei 2020 tidak kuorum dan koruptif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas target perbaikan sektor pengelolaan sumber daya mineral bersama Luhut Pandjaitan.
Pembangunan fasilitas smelter atau pemurnian mineral dilakukan sejak 2014.
Kementerian ESDM mengklaim sektor mineral dan batu baru menyumbang Rp 40,6 triliun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017.
Cadangan minyak bumi sebesar 3,3 miliar barel tersebut diidentifikasi dari KKKS yang beroperasi di Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM hari ini mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017.
Marwan Batubara mengatakan relaksasi ekspor mineral mentah kadar rendah melanggar ketentuan undang-undang.
ANTAM mempersiapkan proyek hilirisasi lanjutan guna memanfaatkan cadangan bijih nikel dan bauksit.
Batas penyerahan rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah provinsi ke pusat diperpanjang.
Ignasius Jonan menyatakan pemerintah tidak memiliki niat membuka keran eskpor produk tambang yang tidak diolah.
Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam menduga adanya pelanggaran administrasi peraturan pemerintah dan peraturan menteri.
Pasar Nikel tetap stabil karena tingkat suplai yang terbatas dan proyeksi meningkatnya konsumsi.
Skema gross split dinilai sebagai terobosan untuk menarik investasi.
PP Minerba ini menegaskan kembali aturan bahwa perusahaan pertambangan pemegang kontrak karya harus memurnikan mineral di Indonesia.
PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara masih mengkaji aturan baru terkait dengan ekspor konsentrat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mempelajari dulu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minerel yang mewajibkan pembayaran bea keluar konsentrat.
Salah satu revisi dalam PP baru ialah perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus.
"Kontrak itu akan berakhir pada 11 Januari 2017."
Dengan revisi PP 23 Tahun 2010 pemilik kontrak karya hanya diperbolehkan mengekspor bahan tambang yang sudah dimurnikan
Pembangunan pembangkit listrik membuat pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam.
