atau cari berdasarkan hari
Jokowi diminta lebih konsisten dalam memutuskan cita-cita reformasi terkait dwifungsi TNI.
Penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, berpotensi maladministrasi dalam konteks penyalahgunaan wewenang dan prosedur dalam kebijakan publik.
Rencana penempatan TNI aktif di jabatan sipil dengan merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dinilai tidak tepat.
