Ramai Soal Rencana Kenaikan PPN jadi 12 Persen, Kemenkeu: Tetap 11 Persen Tahun Depan
Kemenkeu mengatakan pajak pertambahan nilai (PPN) tetap sebesar 11 persen pada 2024. Kapan terjadi k...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Kemenkeu mengatakan pajak pertambahan nilai (PPN) tetap sebesar 11 persen pada 2024. Kapan terjadi k...
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menjelaskan pajak natura yang diatur di UU Harmonisa...
Menurut Airlangga, pajak karbon adalah instrumen yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat untuk b...
Integrasi data NIK dan NPWP selain mempermudah wajib pajak mengakses layanan perpajakan, juga untuk ...
Kemenkeu berharap Wajib Pajak (WP) dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang dit...
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar target penerimaan negara khusus...
Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi defisit APBN tahun depan mencapai 4,7 persen atau lebih ren...
Secara umum ada beberapa perubahan ketentuan pajak dalam UU tersebut, salah satunya terkait kenaikan...
Yustinus Prastowo, mengomentari opini bekas Menteri Keuangan Fuad Bawazier di salah satu media nasio...
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Und...
RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktob...
Wakil Direktur Indef Eko Sulistyo mengatakan pemerintah semestinya dapat menghimpun penerimaan pajak...
Sentimen masyarakat terhadap pengungkapan sukarela wajib pajak atau tax amnesty jilid II cenderung n...
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut sistem perpajakan di Indonesia sebenarnya be...
Said Didu dan Yustinus Prastowo perang argumen di Twitter terkait Undang-undang atau UU Harmonisasi ...
Dalam beleid UU HPP diselipkan satu klausul yang memperluas peran pejabat Bea dan Cukai.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP...
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menciptakan keadilan pemb...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan soal program pengampunan pajak atau tax am...
Sri Mulyani memastikan, meski NIK akan berfungsi sebagai NPWP, tidak berarti semua pemilik NIK diwaj...
Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak akan mengenakan PPN terhadap sembako bagi kebutuhan masyarak...
Berita terpopuler bisnis sepanjang kemarin dimulai dari Didik J Rachbini tentang Pandora Papers hing...
Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai penerapan tax amnesty II berpotensi menurunkan ...
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan peraturan pengenaan pajak karbon akan berlaku mulai 1 April ...
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah kete...
Sidang paripurna DPR resmi mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU soal pajak ini tingga...
Menteri Yasonna Laoly menerangkan bahwa perubahan nama menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan k...
Sidang paripurna DPR resmi mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.