atau cari berdasarkan hari
Anggota DPR meminta KPU mempertimbangkan penyederhanaan surat suara Pemilu 2024.
Sejumlah anggota KPPS Pemilu 2019 mengajukan judicial review UU Pemilu.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pilihan itu diambil untuk menjaga stabilitas politik.
Sejumlah partai koalisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini telah menarik diri dari revisi UU Pemilu.
PAN menolak revisi UU Pemilu. Menurut PAN, revisi akan menguras energi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center meminta Jokowi mengusulkan revisi UU ITE ke DPR. Sama seperti ketika presiden mengintervensi RUU Pemilu
PPP mengatakan pembahasan revisi UU Pemilu harus satu paket dengan UU Pilkada.
Fraksi PKB di DPR menyetujui revisi UU Pemilu. Namun, mereka tak ingin ada normalisasi Pilkada 2022 dan 2023.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan RUU Pemilu kemungkinan besar akan dikeluarkan dari daftar Prolegnas prioritas 2021.
PDIP tetap mengusulkan revisi UU Pemilu. Namun tanpa mengubah jadwal Pilkada serentak 2024.
KPU mengusulkan sejumlah hal bila Pilkada 2024 jadi digelar. Salah satunya beban kerja KPPS perlu diperhatikan.
Menanggapi penolakan RUU Pemilu, Busyro mengatakan undang-undang yang mengatur pemilu sejak dulu tidak antisipatif terhadap demokrasi transaksional.
Rencana perhelatan Pilkada 2024 terus menuai polemik. DPR, pemerintah, KPU hingga organisasi masyarakat sipil berbeda sikap soal rencana tersebut.
Perludem menilai perubahan atau revisi UU Pemilu untuk memperbaiki masalah teknis dan keadilan elektoral tetap mendesak dilakukan.
Mardani Ali Sera, menyebut adanya invisible hand di balik penolakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap revisi UU Pemilu.
Mayoritas fraksi di DPR menolak melanjutkan revisi UU Pemilu. Tinggal PKS dan Demokrat yang mendukung.
Baleg menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait Revisi UU Pemilu, apakah tetap masuk dalam Prolegnas
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan revisi UU Pemilu bisa menjawab kekhawatiran bila Pilkada, Pileg, dan Pilpres dijalankan serentak.
Mayoritas fraksi kini menolak revisi UU Pemilu. Salah satu isu krusial adalah normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023.
Politikus PKB mengusulkan adanya Perpu jika hingga menjelang 2024 nanti UU Pemilu tak kunjung direvisi.
