Rumah jabatan

PENULIS buku Robohya Surau Kami Ali Akbar Navis kini aktif lagi sebagai wakil Golkar di DPRD Tingkat I Sumatera Barat. Tahun 1975 Navis pernah melontarkan usul. Agar pegawai negeri yang telah lama menempati rul-nah pemerintah, di masa pensiunnya diperbolehkan membeli rumah yang ditempatinya -- dengan harga sekuatnya. Navis menunjuk lebih jelas bekas Gulerbnur Sumatera Barat yang pertama, Brigjen Polisi (Purnawirawan) Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa yang hingga kini tinggal di rumah pemerintah. Sebaiknya dibeli saja rumah itu. Usul lebih konkrit untuk orang kedua: drs. Harun Zain Datuk Sinaro, yang tahun ini menyelesaikan jabatan gubernurnya. Rumah yang didiami Kaharuddinada di Kompleks Wisma Indah dan Harun Zain di Jalan A. Yani, Padang. Tidak jelas apa kedua tokoh tersebut memang tidak punya rumah (pejabat tinggi daerah banyak yang memiliki rumah di Ibukota). Tapi usul Navis disetujui dalam satu sidang pleno khusus akhir Pebruari lalu. Navis sendiri tidak hadir, sedang di luar kota. Surat Keputusan No. 1/SB/77 DPRD tersebut antara lain mencantumkan: "sebagai penghargaan dan ucapan terimakasih" bukan dalam bentuk piagam atau lencana, tapi berupa "benda yang tidak bergerak yaitu rumah kediaman." Dua tokoh yang bersangkutan tidak menolak. Tapi muncul protes dari Tarmizi Hosen SH di harian Haluan Pa(lang. Judul tulisan: Kejutan dengan SK DPRD Tingkat I Sumbar. Dan ramailah itu soal. Kalangan Kantor Gubernur berpendapat: SK tersebut merupakan satu jebakan bagi Harun Zain. Sebab setelah SK nomor satu keluar, keluar pula SK nomor dua. Isinya: menyetujui sebidang tanah di luar kota seluas 3 Ha dibagi-bagikan kepada anggota DPRD hasil Pemilu 1971. Navis sendiri - setelah melihat usulnya berkembang begitu-berkata: "Saya tidak menyarankan memberi hadiah, tapi menjual. Itupun waktu Harun Zain bukan gubernur lagi." Rejeki, ya 'kan?