UU Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

  • Akhir Cerita BP Migas

    BP Migas dinilai berpotensi menyebabkan inefisiensi dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

  • Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

    Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.