Hakim Mahkamah Konstitusi

Patrialis Akbar Akui Memberi Anggita Ratusan Dollar

Patrialis Akbar Akui Memberi Anggita Ratusan Dollar

Patrialis Akbar mengakui pernah memberi Angita uang US$ 500.

  • Perkara Impor Ternak dan Undang-Undang Peternakan  

    Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, tertangkap tangan oleh penyidik KPK. Patrialis diduga menerima suap dalam kaitan dengan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Suap itu diduga diberikan oleh pengimpor daging sapi, Basuki Hariman. Penangkapan ini kian menambah panjang daftar pihak yang tersangkut masalah hukum yang berhubungan dengan pengaturan impor ternak dan produk ternak.

  • Masa Jabatan Hakim Konstitusi

    Penegakan hukum di negara ini dalam kondisi buram dan acap kali dirasakan tidak adil. Dalam buku Peradilan Sesat yang ditulis E.A. Pamungkas (2010), tercatat 19 proses penegakan hukum dianggap sesat. Mulai dari kasus Sum Kuning si penjual telur di Yogyakarta (1970) hingga kasus Parto, pencuri lima buah jagung di Situbondo. Beberapa tahun lalu, kita juga menyaksikan pedang keadilan yang "tajam ke bawah" menimpa seorang nenek bernama Asyani, yang didakwa mencuri kayu milik Perhutani Bondowoso. Perempuan renta itu terancam hukuman 5 tahun penjara, yang menimbulkan keprihatinan masyarakat.

  • Musibah Putusan Mahkamah Konstitusi

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil putusan berbeda ihwal prosedur yang harus dilalui aparat penegak hukum dalam memeriksa anggota legislatif dan kepala daerah yang diduga terjerat tindak pidana. Perbedaan itu dapat dibaca dalam dua putusan Mahkamah yang berbeda dalam menafsirkan "asas persamaan di hadapan hukum".

  • Negarawan

    Dari 12 calon hakim itu, sembilan orang adalah dosen yang mengajar di fakultas hukum

  • Runtuhnya Penjaga Konstitusi

    Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan kontroversial atas pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2014 Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh MK, undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini dianggap kontroversial karena telah membatalkan sebuah kebijakan yang, oleh sebagian kalangan, dianggap sebagai langkah untuk menyelamatkan MK.

  • MK Minus Patrialis

    "Pembersihan" Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap berikutnya. Setelah dihujat masalah korupsi dan diwabahi hakim partai politik, MK mulai "diobati" agar lebih merdeka dalam menjalankan fungsi peradilannya.

  • Hak Asasi Manusia dan Korupsi

    Dalam entitas tertentu, Desember merupakan momen yang bertabur kebahagiaan. Tapi, bagi entitas lain, pengujung bulan itu mungkin penuh dengan ketidaknyamanan sebagaimana yang dilukiskan Maharani Kahar, penyanyi asal Surabaya yang populer di era 1980-an dengan lagu berjudul Desember Kelabu. Bisa jadi kedua situasi paradoks tersebut mewakili prestasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di sepanjang 2013.

  • Dilema Perpu MK

    Praktis, hakim Mahkamah Konstitusi tinggal delapan orang setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) AM diberhentikan

  • Obat SBY untuk MK

    Presiden SBY merupakan salah seorang yang paling reaksioner terhadap kejutan itu.

  • Menyelamatkan Mahkamah Konstitusi

    Penangkapan AM oleh KPK seolah membalikkan jarum jam.