Pancasila

Rizieq Belum Ajukan Saksi Ahli, Polda Jabar Tunggu sampai...

Rizieq Belum Ajukan Saksi Ahli, Polda Jabar Tunggu sampai...

Dalam pemeriksaan terakhir, pimpinan FPI Rizieq Syihab yang meminta Polda Jawa Barat memeriksa saksi ahli yang akan mereka ajukan.

  • Pancasila Itu…

    Bandung Mawardi, ESAIS

    Sejarah sering disusun secara tergesa. Detik bergerak cepat dan warna langit cepat berubah. Sejarah pun harus diadakan sebelum hari-hari berganti, surut dari ingatan paling mendalam. Di Indonesia, ketergesaan dalam menentukan hari bersejarah pernah terjadi sehari setelah malapetaka berdarah dan misterius pada 1965. Tokoh-tokoh "penentu" segera mengusahakan ada ingatan bersama agar kejadian tak terkubur dalam lupa. Sejarah harus diperingati dengan kumpulan perintah dan penghimpunan cerita-cerita besar.

    Kita membuka majalah Pandji Masjarakat edisi 20 Oktober 1966 di halaman "Petikan-petikan Berita". Pembaca mungkin tak terlalu kaget saat membaca sekolom berita tentang kesaktian Pancasila. Alinea pertama, "Mulai tahun ini tanggal 1 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pantjasila. Dan upatjara Hari Kesaktian Pantjasila itu telah dilakukan di Lobang Buaja, di sumur jang digunakan oleh Gestapu/PKI untuk mengubur djenazah Pahlawan Revolusi." Berita itu terus diingat sampai sekarang. Pengetahuan murid-murid di sekolah mengacu kepada malapetaka 1965 yang dirampungkan oleh Pancasila. Sebutan Pancasila itu sakti mulai membentuk imajinasi kemenangan, keperkasaan, kepahlawanan, dan kemuliaan.

  • Penegaraan Pancasila Pasca-1965

    "Tidak ada negara di luar penegaraan. Adanya negara ialah karena dan selama manusia menegara. Menegara berarti bercakap-cakap. Percakapan itu mempersatukan. Andaikata menegara berhenti, maka lenyap juga negara. Karena menegara itu perbuatan manusia, jadi sebagai realisasi juga mengandung unsur kegagalan." Demikian kata-kata filsuf Indonesia, Driyarkara, dalam tulisannya di majalah kebudayaan Basis, Tahun VI, April 1957, berjudul "Filsafat Kehidupan Negara".

    Ditulis dua belas tahun setelah kemerdekaan Indonesia, karya Driyarkara itu seperti telah jauh-jauh hari mengantisipasi peliknya problematika kehidupan sosial-politik Indonesia di bawah panji Republik. Benturan antar-aliran politik, korupsi, nepotisme, fanatisme ideologis, radikalisme agama, brutalnya perebutan kekuasaan, semua itu terang-terangan mempecundangi demokrasi dan menggerogoti fondasi kepentingan publik (res publica) yang menjadi dasar negara republik. Puncak kemelut itu tentu saja prahara sosial-politik pada akhir September 1965 hingga 1966, berupa "pembersihan" besar-besaran terhadap komunisme oleh golongan anti-komunis yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah dibuat resah dan takut oleh politik agitasi PKI.

  • Kebinekaan

    Kebinekaan kian rapuh. Itulah hasil diskusi dan peluncuran Jurnal Maarif Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014 pertengahan Januari lalu, yang bertajuk "Masa Depan Politik Kebhinekaan di Indonesia". Hal itu didasari angka intoleransi yang cukup tinggi di republik ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam laporan akhir tahun 2014, menerima 67 berkas pengaduan. Pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi akibat dominasi kelompok intoleran yang menyebarkan kebencian dan intoleransi dengan beraneka cara (Kompas, 24 Januari 2015).

  • Sila Keempat

    Pancasila sudah banyak dihafal. Kalaupun masih ada yang salah mengucapkan, itu terjadi pada sila keempat yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

  • Pancasila: Perjalanan Mencari Status Kefilsafatan

    Ketika pada 1960-an Sukarno mengajukan “Panca Azimat” Revolusi Indonesia, di mana Pancasila cuma sebagai salah satu elemennya, itu adalah penegasan bahwa Pancasila bukan falsafah dasar.

  • Hatta Sebagai Pancasilais *)

    Mohammad Hatta menduduki posisi strategis dalam sejarah Indonesia paling sedikit pada lima tonggak penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masing-masing fase ini, ia sesungguhnya telah melaksanakan Pancasila.

  • Meneguhkan Pancasila dalam Kehidupan Beragama *)

    Reformasi juga melahirkan kelompok yang merasa eksepsionalis, memegang kebenaran absolut untuk diimplementasikan pada undang-undang yang mengatur orang banyak.