Hak Asasi Manusia | HAM di Indonesia

ICW Minta Komnas Hak Asasi Manusia Benahi 3 Hal Ini

ICW Minta Komnas Hak Asasi Manusia Benahi 3 Hal Ini

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun mengatakan setidaknya ada tiga hal yang harus diperbaiki dari Komnas HAM.

  • Mempertanyakan Jalan Rekonsiliasi Kasus Trisakti  

    Keputusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (kasus TSS) melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi dikecam sejumlah kalangan. Ide rekonsiliasi sebetulnya berdasar pada kepercayaan bahwa rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM membutuhkan pengungkapan kebenaran di belakang semua kejadian secara menyeluruh. Dalam proses rekonsiliasi, korban harus diberi kesempatan untuk bicara dan menerima penjelasan tentang kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan pelanggaran HAM pada masa lalu (truth telling). Hal tersebut merupakan fondasi bagi terungkapnya kebenaran dan penegakan keadilan.

    Proses rekonsiliasi tidak bisa dan tidak boleh menggantikan fungsi pengadilan. Memang, proses rekonsiliasi dapat melakukan beberapa hal penting yang tidak dapat dicapai melalui proses penuntutan/persidangan di pengadilan pidana.

  • Munir, HAM, dan Islamnya

    Sudah 12 tahun, tepatnya sejak 7 September 2004, Munir menjadi syahid. Bangsa ini mengenalnya sebagai pejuang hak-hak asasi manusia yang gigih. Tulisan ini hendak mengupas aspek yang diakuinya dalam wawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla yang disiarkan Kantor Berita Radio 68H pada 1 Agustus 2002 sebagai dasar sekaligus energinya dalam membangun konsep dan perjuangan HAM-nya, yakni pandangan keislamannya. Dan, tampaknya memang basis keislamannya itulah yang menguatkan pandangannya mengenai HAM.

  • Munirpad

    Penghormatan atas Munir ini dirasakan sebagai kompensasi untuk kekecewaan banyak orang atas apresiasi negara Indonesia terhadap tokoh-tokoh penegakan HAM-nya sendiri.

  • Presiden dan Masalah GKI Yasmin


    Memastikan hak beragama WNI jemaat GKI Yasmin dilindungi dan ditegakkan di Kota Madya Bogor adalah ranah absolut dari pemerintah pusat, yang jika tidak dilaksanakan,

  • Supremasi Hak atas Kewajiban Asasi Manusia

    Keseimbangan dan keharmonisan hidup hanya akan tercipta bila kewajiban lebih diutamakan dan didahulukan oleh semua pihak daripada hak.

  • Lebih Banyak, Lebih Berat

    Akhirnya, draf RUU KUHP baru selesai. Ada pasal pornoaksi dan pornografi yang memasuki wilayah pribadi.