Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wawancara

Menteri Sosial Saifullah Yusuf: Penerima Bansos Tak Boleh Terus-terusan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bansos sebagai penopang kepuasan publik dalam 100 hari kabinet Prabowo.

2 Februari 2025 | 08.30 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf berfoto setelah wawancara dengan Tempo di kantor Kemensos, Jakarta, 30 Januari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis
Perbesar
Menteri Sosial Saifullah Yusuf berfoto setelah wawancara dengan Tempo di kantor Kemensos, Jakarta, 30 Januari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Ringkasan Berita

  • Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan survei kepuasan publik terhadap kabinet Prabowo Subianto.

  • Bantuan sosial menjadi penopang utama tingginya kepuasan publik dalam 100 hari kabinet Prabowo.

  • Menurut Syaifullah, masyarakat masih memerlukan bansos dengan beberapa perbaikan.

SAMBIL melahap nasi merah dan sayur pakcoi, Saifullah Yusuf menyapa wartawan Tempo yang baru masuk ke ruang kerjanya dengan suara melengking. Di mejanya terhampar ikan kembung, telur dadar, dan daging ayam yang sama sekali tak dicicipinya. Saifullah cuma menandaskan separuh porsi nasi dengan sayur. “Lama kita enggak ketemu,” katanya dalam bahasa Jawa dengan logat Jawa Timur.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Malam itu, Kamis, 30 Januari 2025, Saifullah baru pulang seusai rapat dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Rapat itu membahas penyelarasan data penerima bantuan sosial.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Saifullah mengaku tak kikuk berinteraksi dengan Muhaimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang belakangan kerap bersitegang dengan Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan yang dipimpin Saifullah. “Kami profesional dalam bekerja,” ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu, lalu tertawa.

Program bantuan sosial menjadi sorotan di tengah 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto karena dipersepsikan sebagai penopang kepuasan publik terhadap kinerja kabinet. Hasil sigi Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025 mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 79,3 persen. Survei itu juga merekam 87,1 persen responden mendukung proyek makan bergizi gratis.

Survei Litbang Kompas mencatat hasil yang tak jauh berbeda. Tingkat kepuasan publik mencapai 80,9 persen dan dipersepsikan puas terhadap program bantuan sosial pangan dan makan bergizi.

Saifullah, 60 tahun, mengklaim masyarakat masih membutuhkan bantuan sosial. “Banyak yang senang dengan program ini,” tuturnya. Meski begitu, ia mengakui ada kritik terhadap penyaluran bantuan yang kerap dipakai untuk kepentingan pencitraan politik. “Tafsir politik seperti itu tak bisa dihindari.”

Prabowo, kata Saifullah, memerintahkannya memperbaiki data penerima dan membukanya kepada publik. Prabowo menyampaikan pesan itu ketika Saifullah dipanggil ke rumah peninggalan orang tua Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, saat seleksi menteri digelar. Mantan Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, ini mengklaim Prabowo ingin memperbaiki transparansi program bantuan sosial.

Selama satu jam di kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Saifullah menjawab berbagai pertanyaan Raymundus Rikang, Sunudyantoro, dan Yosea Arga Pramudita dari Tempo. Sesi tanya-jawab terhenti sejenak karena Saifullah menunaikan salat magrib. Ia ditemani lima staf Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial.

Kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto ditopang oleh pemberian bantuan sosial. Tidak murni karena puas atas kinerja pemerintah....

Pemberian bantuan sosial itu bukan sekarang saja. Ini program berkelanjutan. Presiden berkomitmen memperkuat program yang prorakyat.

Penyaluran bansos akhirnya menyimpang karena dipolitisasi untuk mendongkrak tingkat kepuasan publik.…

Bansos dibutuhkan masyarakat dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial. Tidak lebih dan tidak kurang dari tujuan itu. Namun penerima bansos tak boleh terus-terusan. Dia mesti keluar dari situasi itu dan jangan pura-pura miskin hanya untuk menerima bantuan terus-menerus.

Apakah bansos akan dilanjutkan begitu saja tanpa evaluasi karena menjadi penopang kepuasan publik?

Presiden Prabowo Subianto tidak ingin hanya sampai di situ. Kalau diteruskan, orang bisa terdemotivasi dengan berharap pada bansos belaka. Beliau ingin ada program pemberdayaan. Keluarga yang tadinya miskin diharapkan bisa pelan-pelan naik tingkat atau mentas.

Ada skema tambahan untuk program pemberdayaan?

Sebenarnya bukan hanya skema tambahan. Kami berharap ini berurutan. Setelah pemberian jaminan, ada pemberdayaan. Kemudian lulus menjadi keluarga yang lebih mandiri lewat program-program pemberdayaan, di antaranya bantuan modal, bantuan pelatihan, dan bantuan membuka pasar kalau dia punya usaha. Kami membantu meningkatkan keterampilan kalau dia ingin berusaha sambil terus mendalami profil setiap keluarga penerima manfaat. 

Berapa target penurunan jumlah keluarga yang tergolong miskin?

Kami sedang memeriksanya, termasuk sudah berapa tahun mereka mendapat bansos. Idealnya setelah lima tahun dievaluasi. Namun saya melihat ada yang dievaluasi setelah 10-15 tahun. Ini yang akan kami geser menjadi program pemberdayaan lewat persiapan-persiapan. Kami meminta para pendamping keluarga harapan membantu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) meninjau pembangunan perumahan bagi nelayan yang terkena dampak banjir rob di Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat, 14 Januari 2025. Antara/Dedhez Anggara

Bagaimana detailnya?

Seorang pendamping rata-rata mendampingi 300 keluarga penerima manfaat. Saya minta minimal ada sepuluh keluarga penerima manfaat setiap tahun dari satu pendamping. Kami punya 33 ribu pendamping. Jadi kami berharap ada 330 ribu keluarga penerima manfaat yang bisa keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.

Apakah mereka bersedia karena selama ini hidupnya nikmat berkat bansos?

Mereka harus punya masa depan yang lebih baik. Mereka harus berikhtiar sekuat tenaga memikirkan masa depan anak dan keluarga. Mereka juga bisa memikirkan orang tua. Kami melakukan pendampingan.

Apa tujuan pendampingan?

Pendampingan membuat mereka punya kapasitas sehingga tidak akan kerasan di situ. Meski jumlahnya belum signifikan, saya menemui banyak keluarga yang ingin keluar dari kemiskinan. Mereka bilang sudah enggak mau lagi, sudah terlalu lama menerima bansos. Mereka sudah mandiri. Kami sudah "mewisuda" beberapa orang pada awal tahun ini.

Mereka sukses mentas dari garis kemiskinan?

Ya, paling tidak menjadi kelompok rentan. Mereka perlu didampingi, enggak langsung kami lepas, tapi programnya bukan lagi bansos. Programnya pemberdayaan. Begini urutannya. Misalnya ada sepuluh keluarga, kami menyiapkan mereka menjadi keluarga mandiri untuk program graduasi. Maka tahun ini kami menyiapkan usahanya selama setahun. Pada tahun berikutnya, kami memberi tahu bahwa pemberian bansos selesai, lalu masuk ke program berikutnya. Mereka bisa ikut di Kementerian Sosial, tapi dalam program pemberdayaan atau pindah ke kementerian lain yang punya program bantuan sesuai dengan usaha mereka.

Kelompok rentan bisa jatuh miskin lagi. Bagaimana memitigasinya?

Enggak bisa langsung, mesti dimitigasi kementerian. Kami mesti punya rekam jejak yang merekam semua. Kementerian ini harus menjaga, tak bisa melepas. Mungkin maksimal lima tahun. Kami enggak boleh melepas penerima manfaat begitu saja. Apalagi orang dengan disabilitas atau sakit. Mereka harus direhabilitasi dulu sampai fungsinya utuh. Misalnya, ada kepala keluarga yang ketika sakit tak bisa berperan. Dia disembuhkan dulu, barulah diberdayakan.

Saifullah Yusuf

Tempat dan tanggal lahir:

  • Pasuruan, Jawa Timur, 28 Agustus 1964

Pendidikan:

  • Sarjana ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Nasional, Jakarta

Jabatan publik:

  • Menteri Sosial (Oktober 2024-sekarang)
  • Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2021-2026)
  • Wali Kota Pasuruan (2021-2024)
  • Wakil Gubernur Jawa Timur (2009-2019)
  • Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (2004-2007)

Laporan harta kekayaan:

  • Rp 26,2 miliar (Oktober 2024)

Penyalahgunaan bansos juga menyangkut waktu penyalurannya, seperti saat mendekati Pemilihan Umum 2024. Bagaimana Anda menjaga akuntabilitasnya?

Tafsir orang tak bisa dihindari. Kami merancang pemberian bantuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bertumpu pada anak-anak kita. Tafsir politik seperti itu tak terelakkan.

Jika demikian, ada peluang bansos dipolitisasi kembali.…

Presiden Prabowo punya keinginan melaksanakan program itu dengan perencanaan yang baik. Perencanaan itu dimulai dengan data tunggal yang baik. Itu yang saya kerjakan dalam tiga bulan belakangan. Jujur saja, ada ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos. Orang yang semestinya enggak berhak malah mendapat bansos. Saya ingin mengatakan bansos sudah ada sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, bukan hanya pada era Joko Widodo.

Pada era Jokowi, bansos menjadi alat pencitraan dan atraksi politik dengan membagi-bagikannya di pinggir jalan. Apa komentar Anda?

Ha-ha-ha.... Wacana itu ada di publik dan harus diakui ada kritik dari masyarakat yang sangat tajam mengenai program itu. Pak Prabowo ingin memperbaiki dan berbuat sesuatu yang lebih transparan. Presiden memerintahkan kami memperbaiki data agar orang tak salah paham.

Itu pesan Prabowo ketika menunjuk Anda sebagai Menteri Sosial?

Beliau menitipkan betul-betul soal data. Setelah datanya beres, saya mesti membuat perencanaan dan pengukuran yang benar. Dengan demikian, pemerintah bisa menjelaskan dengan baik program bansos ini kepada masyarakat.

Apa penyebab kesemrawutan data penerima bansos?

Datanya tak akurat. Sumber pertama atau data mentah itu dari Badan Pusat Statistik. Kementerian dan lembaga lalu membuat kualifikasi, usulan, dan kriteria yang pasti mengandung bias serta subyektivitas. Sekarang sudah ada aplikasi Cek Bansos yang punya fitur usul dan sanggah untuk memperbaiki data penerima. Prosesnya mulai transparan.

Banyak yang menyebut Kementerian Sosial sebagai lembaga basah karena mengelola duit ratusan triliun rupiah. Apa benar?

Itu dulu, ha-ha-ha....

Sekarang?

Semua berupa cash transfer. Duit itu cuma lewat tok di sini, ha-ha-ha.... Anggaran program pemerintah yang terkait dengan perlindungan sosial sekitar Rp 400 triliun dan lembaga saya hanya mengelola sekitar Rp 78 triliun dan semuanya berupa cash transfer. Tak ada lagi pengadaan barang dan jasa seperti dulu. Saya bersyukur mekanisme pengadaan itu tak ada lagi karena bisa membuat banyak orang tergoda.

Beberapa Menteri Sosial sebelum Anda digulung Komisi Pemberantasan Korupsi….

Pertanyaannya mengerikan, ha-ha-ha.... (Saifullah lalu menengadahkan kepala dan merapal doa.)

Maksudnya, bagaimana Anda membangun sistem antikorupsi selama memimpin lembaga ini?

Saya mulai dari diri sendiri. Saya dan wakil menteri berkomitmen tidak melakukan korupsi, tak meminta apa pun, kecuali yang menjadi hak saya. Saya sudah mengatakan kepada staf bahwa kami tak meminta apa-apa, tapi beri kami prestasi dalam bekerja. Saya juga bekerja secara terbuka. Siapa pun bisa bicara dengan saya. Dari direktur jenderal sampai petugas kebersihan, silakan ngomong kalau ada gagasan. Mau minta mutasi ke daerah, silakan. Tapi tolong beri alasan rasional. Tak ada yang ditutup-tutupi dalam penempatan jabatan semacam itu. Main-main anggaran negara itu sudah jadi masa lalu.

Jabatan Menteri Sosial menjadi incaran banyak politikus karena pembagian bansos bisa dilihat publik dan gampang populer. Apa komentar Anda?

Yang memberi itu presiden, bukan Menteri Sosial. Itu hal yang lumrah saja. Andai yang membagikan paketnya Gus Dur, Gus Dur yang mendapat nama karena itu menjadi bagian dari program presiden.

Anda juga punya privilese berupa tenaga pendamping yang menjangkau sampai ke level keluarga dan rawan dipolitisasi. Bagaimana Anda menggaransi mereka tak dimanfaatkan untuk kepentingan politik?

Kementerian yang punya tenaga pendamping bukan hanya kami, ada juga Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pendamping diperlukan untuk menjalankan program dan membuatnya menjadi efisien. Mereka direkrut pada era menteri sebelumnya. Saya malah belum pernah mengadakan rekrutmen, padahal kekurangan tenaga. Mereka itu tim sukses pembangunan, bukan tim sukses menteri. Saya sudah menyampaikan kepada mereka bahwa kita mesti menyukseskan visi-misi Presiden.

Apa visi-misi Presiden di sektor perlindungan dan jaminan sosial?

Kemiskinan ekstrem harus tuntas dalam dua tahun menjadi nol persen. Tingkat kemiskinan secara umum bisa berada di bawah 5 persen pada 2029.

Realistiskah target itu?

Sepanjang didukung sumber daya yang cukup, ya realistis, di antaranya program makan bergizi gratis dan pemberdayaan sosial. 

Apa evaluasi Anda terhadap proyek makan bergizi gratis?

Sudah sesuai dengan rancangan awal. Disebut perlu ada perbaikan di lapangan, itu pasti karena program ini baru berjalan pertama kali. Kami bisa memberikan sumber daya manusia yang membantu memasak, bekerja di dapur-dapur makan bergizi. Itu membantu membuka lapangan kerja.

Eksistensi proyek makan bergizi diragukan karena anggaran terbatas. Anda optimistis?

Presiden sudah menghitung semua. Menteri Keuangan juga sudah menghitung. Saya melihat ada keberlanjutan dalam program makan bergizi gratis. Kami pernah menghitung selama ini ada dana Rp 1 miliar yang berputar dari dana desa. Dengan kehadiran program makan bergizi, Rp 7 miliar itu diperkirakan beredar di desa. Dampak ekonominya sungguh luar biasa.

Bagaimana program makan bergizi gratis bisa menurunkan tingkat kemiskinan?

Program bansos semacam itu tak hanya ada di Kementerian Sosial. Diperlukan juga integrasi dengan lembaga lain yang punya program sejenis. Presiden sudah meminta program-program itu dipadukan. Pak Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, sedang memeriksa satu per satu.

Berbicara soal Muhaimin, Anda tak canggung berkoordinasi dengan dia setelah perselisihan antara Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa?

Koordinasi kami baik sekali, ha-ha-ha.... Kami sudah dewasa dan paham mana yang menjadi konteks pribadi dan urusan pekerjaan. Kami profesional dalam bekerja. Saya sebagai anak buah yang berada di bawah koordinasinya, ya sudah, jalan saja. Kami masih saling mengirim pesan WhatsApp untuk kepentingan pekerjaan.

Konflik PKB dengan NU sudah selesai?

Itu urusan politik. Kami punya tugas dan fungsi sebagai pembantu Presiden Prabowo. Tidak ada kecanggungan di antara kami.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Sunu Dyantoro

Sunu Dyantoro

Memulai karier di Tempo sebagai koresponden Surabaya. Alumnus hubungan internasional Universitas Gadjah Mada ini menjadi penanggung jawab rubrik Wawancara dan Investigasi. Ia pernah meraih Anugerah Adiwarta 2011 dan 2102.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus