Bawaslu Tak Berdaya Hadapi Iklan Politik  

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak mengatakan pihaknya tak bisa memberikan sanksi kepada partai peserta pemilu yang masih beriklan di media massa. Alasannya, kata Nelson, tidak ada hukuman yang tegas bagi partai pelanggar. 

Dengan demikian, kata dia, partai tak perlu mematuhi peraturan dalam Surat Keputusan Bersama tentang Moratorium Iklan. "Seharusnya moratorium dijalankan berdasarkan moral tiap partai," kata Nelson di kantor KPU, Senin, 10 Maret 2014. (Baca: Matamassa: Demokrat Terbanyak Langgar Kampaye). 

Selama ini laporan pelanggaran kampanye yang dilaporkan ke Bawaslu selalu kandas di kepolisian. Musababnya, iklan kampanye dalam hukum positif adalah iklan yang memuat visi, misi, program, serta ajakan memilih. Dan unsur kampanye dilakukan secara kumulatif. "Lha, bagaimana mungkin visi-misi harus tampil dalam 20 detik?" katanya.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyayangkan partai yang tak melaksanakan moratorium. Sebenarnya, tanpa moratorium, aturan kampanye itu sudah tegas. "Iklan politik dan kampanye hanya boleh dilakukan 16 Maret-5 April 2014," katanya. (Baca: Bagir Manan: Batasi Iklan Politik di Televisi).

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Pusat disepakati adanya moratorium iklan politik. Wakil Ketua Komisi Penyiaran DPR Ramadhan Pohan mengatakan empat lembaga itu membentuk gugus tugas untuk mengawasi partai tak beriklan politik sebelum 16 Maret-5 April 2014.

"Dewan memberikan dukungan politik agar tak ada penyalahgunaan frekuensi publik oleh individu dan kelompok," kata Ramadhan. Selama ini teguran dan peringatan KPI tak digubris lembaga penyiaran karena tak memiliki wewenang memberi sanksi. (Baca: Bos KPU Akui Larangan Iklan Politik Tak Efektif).  

Ramadhan mengatakan Dewan akan membahas agar wewenang KPI ditambah. Selama ini yang berhak menindak pelanggaran adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Wewenang Kementerian Komunikasi untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran akan kami berikan ke KPI," ujarnya.

MUHAMMAD MUHYIDDIN