TEMPO.CO , Jakarta: Pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi, membuat gagasan Jakarta Baru terancam. Di sisi lain, gagasan Indonesia Hebat belum tentu jadi kenyataan.
"Pencapresan Jokowi membuat ide Jakarta Baru terancam dan Indonesia Hebat itu belum tentu jadi kenyataan," kata konsultan politik dari Cyrus Network, Hasan Batupahat, dalam diskusi bertajuk "Mungkinkah Pilkada DKI 2015" pada Kamis, 27 Maret 2014, di resto Eatology, Jalan Agus Salim, Jakarta.
Jakarta Baru adalah slogan yang diusung pasangan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pilkada DKI Jakarta 2012. Sedangkan Indonesia Hebat adalah slogan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu 2014.
Menurut Hasan, pasangan Jokowi dan Ahok adalah pasangan mendekati ideal yang saling melengkapi. Jokowi adalah figur yang mendapatkan legitimasi luas dari masyarakat. Sedangkan kemampuan eksekusi program dimiliki Ahok.
Jika Jokowi dicabut dan Ahok jadi gubernur dikhawatirkan akan banyak protes di masyarakat yang berubah jadi gejolak. Ini terkait dengan karakter Ahok yang cenderung keras, kata Hasan.
"Jokowi gusur PKL di Tanah Abang mungkin banyak yang sungkan, tapi kalau Ahok, apa bisa begitu," kata Hasan yang turut membidani pasangan Jokowi-Ahok pada pilkada DKI Jakarta.
Karena itu, pencapresan Jokowi membuat ide Jakarta Baru terancam. Ahok bisa saja bekerja sebagai gubernur, tapi dia tidak punya legitimasi yang kuat di masyarakat, kata Hasan.
Sedangkan Indonesia Hebat belum tentu jadi kenyataan, sebab jika Jokowi jadi presiden belum tentu dia didampingi wakil yang cakap dalam mengeksekusi program.
"Jakarta Baru terancam kehilangan legitimasi, dan Indonesia Hebat juga terancam karena belum tentu punya eksekutor," kata Hasan.
Meskipun demikian, Hasan mengatakan, gagasan Jakarta baru harus tetap jadi agenda walaupun pasangan Jokowi-Ahok kelak berpisah. Caranya, Jakarta Baru harus berada di bawah pemimpin yang baru, baik gubernur dan wakilnya.
"Silakan dorong Ahok jadi menterinya Jokowi atau wapresnya Prabowo, tapi Jakarta Baru harus dipimpin oleh orang yang punya legitimasi dan kemampuan eksekusi," kata Hasan.
Caranya, Hasan melanjutkan, adalah dengan digelarnya pilkada DKI 2015. pilkada ini diakuinya memang akan boros dari segi biaya. "Tapi, setidaknya tidak akan ditinggal lagi oleh gubernur dan wakilnya di tengah jalan karena pilpresnya masih lama, 2019," kata dia.
AMIRULLAH
Berita Terpopuler
Terdeteksi 122 Obyek, Puing MH370?
Miripkah Kecelakaan MH370 dengan Adam Air?
I Love You, Ucapan Terakhir Pramugara MH370