Survei Indikator: Pemilih Pemimpin Jujur Berkurang  

Editor

Anton William

image-gnews
Sejumlah masyarakat mengikuti lomba balap karung sambil mengenakan topeng tokoh politik bursa Capres 2014 di area Solo Car free Day (18/8). Kegiatan tersebut untuk memeriahkan HUT RI Ke-68. Tempo/Andry Prasetyo
Sejumlah masyarakat mengikuti lomba balap karung sambil mengenakan topeng tokoh politik bursa Capres 2014 di area Solo Car free Day (18/8). Kegiatan tersebut untuk memeriahkan HUT RI Ke-68. Tempo/Andry Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan jumlah masyarakat yang menginginkan pemimpin jujur semakin berkurang. Berdasarkan sigi ini, semakin banyak masyarakat yang mencari pemimpin tegas dan berwibawa. "Belakangan pemilih yang menginginkan pemimpin jujur berkurang," ujar Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei bertajuk Split Ticket Voting Karakteristik Personal dan Elektabilitas Bakal Calon Presiden di Cikini, Selasa, 13 Mei 2014.

Menurut Burhanuddin, calon presiden yang diidentikkan sebagai pemimpin jujur dan dekat dengan rakyat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo. Prabowo dari Partai Gerakan Indonesia Raya, katanya justru dianggap sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa.

Burhanuddin menjelaskan sigi yang dilakukan pada Oktober 2013 memperlihatkan 51 persen memilih pemimpin jujur. Angka ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan sigi yang dilakukan pada Maret dan April 2014. Pada dua kesempatan terakhir, pilihan masyarakat menyusut menjadi 46 dan 45 peren. Pemimpin yang tegas, ujarnya, justru bertambah pada periode sigi yang sama. Pada Oktober 2013, 7 persen masyarakat menginginkan pemimpin tegas. Angka ini meningkat menjadi 8 persen pada Maret 2014 dan 9 persen pada April 2014. "Ini akan menguntungkan Prabowo," katanya. (Baca: Elektabilitas Jokowi Turun, Pilpres Dua Putaran)

Sigi yang dilakukan indikator juga menjaring kriteria calon presiden yang dicari masyarakat. Beberapa karakter yang diinginkan masyarakat adalah jujur, perhatian pada rakyat, mampu memimpin, tegas, berwibawa, dan pintar. (Baca: Sejak Deklarasi, Elektabilitas Jokowi Turun)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Peneliti dari Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan sosok Jokowi dan Prabowo adalah antitesis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Musababnya, kedua tokoh politik tersebut memiliki sifat-sifat yang dinilai tak ada pada SBY. SBY, menurut Yunarto, selama ini dianggap normatif, berjarak, dan tidak tegas. Berbeda dengan Prabowo yang dikenal berani. Adapun Jokowi yang dianggap perhatian dan dekat dengan rakyat. "Inilah yang membuat hanya mereka berdua yang elektabilitasnya mampu bersaing sebagai capres," katanya. (Baca: Ada Duel Jokowi dan Prabowo di Telepon Seluler)

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
Hari ini, SBY Bertemu Prabowo dan Jokowi di Istana
Bank Mandiri Bantah Ada Pembobolan ATM
Ikang: Wajar, Rhoma Bermanuver Lewat Fan 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

5 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

7 jam lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

10 jam lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

11 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.


Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.


Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

Seorang warga Kabupaten Muna terluka kejatuhan dahan pohon saat helikopter superpuma yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat di alun-alun.


198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

Sebanyak 198 PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun, sementara yang lelet akan dievaluasi.